Sejak Tiga Bulan Lalu Salah Satu Puskesmas Pekanbaru Kehabisan Obat

Dibaca: 39473 kali  Jumat, 28 Juli 2017 | 12:54:42 WIB
Sejak Tiga Bulan Lalu Salah Satu Puskesmas Pekanbaru Kehabisan Obat
Ket Foto : illustrasi Internet

PEKANBARU - riautribune : Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang berlokasi di Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dilaporkan kehabisan stok obat selama tiga bulan lamanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Helda S Munir di Pekanbaru, Kamis membenarkan laporan Puskesmas yang kehabisan stok obat tersebut. Ia menuturkan kekosongan itu disebabkan adanya perubahan kebijakan pengadaan obat dari Pusat yang diterima oleh Dinas Kesehatan Pekanbaru.

Hal ini akibat sistem pemesanan obat yang menggunakan "e-katalog" (katalog berbasis elektronik). "Sistem pengadaan e-katalog dimulai sejak Maret 2017 lalu ada yang diulang karena kebijakan perubahan kontrak antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pusat Jakarta dengan penyedia obat yang ditunjuk pada  awal April 2017 lalu," kata Helda.

Dia mengatakan, tidak seluruh stok obat yang kosong di Puskesmas tersebut, melainkan hanya untuk beberapa jenis obat. Seperti penurun panas atau paracetamol baik yang sirup maupun tablet.

Selain perubahan kebijakan, dia juga mengklaim bahwa kekosongan obat disebabkan bahan baku oleh penyedia. "Pihak penyedia mengatakan bahan baku untuk paracetamol baru tersedia awal Agustus 2017 mendatang," ujarnya.

Kemudian, dirinya beralasan kehabisan stok obat di Puskesmas Simpang Tiga juga disebabkan pengadaan e-katalog yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan, ternyata dikurangi volumenya. Menurut dia, hal itu dikarenakan harga pasar untuk obat yang diusulkan ternyata lebih tinggi dibanding dengan harga sesuai e-katalog.

"Harga survey pasar lebih tinggi dari harga e-katalog sehingga volume obat dikurangi dari rencana volume kebutuhan. Jadi volume berkurang disesuaikan dengan pagu anggaran yang ada," katanya lagi.

Lebih jauh, akar masalah kekosongan obat selain perubahan kebijakan serta perbedaan harga, juga disebabkan adanya keterlambatan distribusi obat di Kota Pekanbaru. Keterlambatan itu, kata dia disebabkan adanya penundaan pembayaran yang belum tuntas pada 2016 lalu.

"Akibat tidak mau distributor melayani, maka proses pengadaan obat diulang kembali pada bulan Juni 2017 ini dengan mekanisme secara lelang non e-katalog,"ujarnya.

Sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sudah diserahkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) sejak bulan Juni lalu. Namun karena ada pergantian Pokja di ULP, proses HPS untuk lelang diminta ulang kembali pada bulan Juli.

"Sampai sekarang proses lelang masih berjalan," imbuhnya. Untuk mengatasi permasalahan kekosongan obat-obatan tersebut pihaknya berjanji akan berusaha untuk mencari solusi dan jalan keluarnya.

"Kita akan upayakan semaksimal mungkin agar kekosongan obat-obatan ini bisa segera kita atasi. Mudah -mudahan dalam waktu dekat kita bisa menyediakan obat-obatan yang diperlukan tersebut," tuturnya.

Sejumlah warga yang pernah berobat di Puskesmas Simpang Tiga mengaku kecewa dengan kondisi tersebut. John, salah seorang pasien yang keseharian bertugas di lingkungan Pemko Pekanbaru menuturkan dirinya pernah membawa anaknya yang menderita demam. Namun, petugas Puskesmas menuturkan stok obat sedang kosong.

"Bagaimana bisa Puskemas kehabisan obat. Aneh Sekali. Kami sebagai warga kurang mampu benar-benar kecewa. Kami minta Pak Walikota turun tangan untuk mengatasi persoalan ini," tuturnya.(antr)

 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.