PT Hutahaean Jadi Tersangka Penguasaan Lahan tanpa Izin di Riau

Dibaca: 17713 kali  Kamis, 27 Juli 2017 | 10:19:51 WIB
PT Hutahaean Jadi Tersangka Penguasaan Lahan tanpa Izin di Riau
Ket Foto : foto internet

PEKANBARU - riautribune : Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau menetapkan tersangka perusahaan kelapa sawit PT Hutahaean terkait kasus penguasaan hutan tanpa izin. Perusahaan dituding mengeksploitasi lahan seluas 835 hektare di luar hak guna usaha (HGU).

"Tidak ada izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Riau Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo menjelaskan status tersangka PT Hutahaean, Rabu, 26 Juli 2017.

Guntur menjelaskan, penyelidikan dilakukan menyusul laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya dugaan penguasaan lahan tanpa izin dilakukan perusahaan tersebut. Semula perusahaan diketahui memiliki delapan wilayah operasi (afdeling) perkebunan kelapa sawit di Desa Dalu-Dalu, Rokan Hulu.

Setelah dilakukan penyelidikan di lokasi, tim penyidik menemukan adanya indikasi penguasaan lahan tanpa izin pada afdeling delapan seluas 835 hektare. Dalam hal ini, polisi turut melibatkan empat tim ahli lingkungan untuk melakukan pengkajian dan pengukuran lahan.

"Penyidik telah memeriksa beberapa saksi dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau serta perusahaan. Meski pihak perusahaan membantah, penyidik berpegangan pada bukti yang ditemukan di lapangan," ujarnya.

Meski status tersangka hingga kini baru dikenakan kepada korporasi, polisi masih mendalami terkait status tersangka untuk perorangan yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
 
Kasus ini bermula saat Panitia Khusus Monitoring Lahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau, melaporkan terdapat 33 korporasi yang telah membangun perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan seluas 103.320 hektare. Selain itu, ditemukan penanaman kelapa sawit tanpa izin hak guna usaha (HGU) seluas 203.977 hektare. Berdasarkan hasil analisis pansus, negara dirugikan hingga Rp 2,5 triliun atas pelanggaran itu.
 
Berdasarkan laporan pansus, Koalisi Rakyat Riau (KRR) kemudian melaporkan 33 perusahaan perkebunan kelapa sawit ke Kepolisian Daerah Riau atas tuduhan penggunaan hutan dan lahan tanpa izin pada Senin, 16 Januari 2017 lalu. Satu di antaranya PT Hutahaen di Rokan Hulu.
 
"Laporan ini sebagai bentuk komitmen kami mengawal hasil Pansus Monitoring dan evaluasi perizinan DPRD Riau," kata Koordinator Koalisi Rakyat Riau Fachri Yasin di Mapolda Riau, ketika itu.
 
Saat dikonfirmasi, Vice President Corporate Service PT Hutahaean Grup Ian Machyar mengatakan perusahaan menghormati proses hukum yang saat ini berjalan di Polda Riau. Namun ia membantah PT Hutahaean telah menguasai lahan tanpa izin. "Kami tidak pernah menguasai atau menggarap lahan tanpa izin," ujarnya, , melalui aplikasi perpesanan WhatsApp.(tmpo)
 
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.