Kemen PPA Klaim Kekerasan Anak Tinggi, di Riau

Pengamat: "Pusat Jangan Seperti Melempar dosa!"

Dibaca: 51443 kali  Ahad, 23 Juli 2017 | 09:26:01 WIB
Pengamat:
Ket Foto :
PEKANBARU-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didampingi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data, pada 2016, angka kekerasan terhadap anak di Riau, Tahun 2014 sudah terjadi 96 kasus, 2015 meningkat menjadi 115 kasus dan 2016 kembali bertambah 171 kasus.Angka ini pun diklaim oleh menteri Yahanna Yembise sebagai angka tertinggi.Bahkan dipilihnya Riau sebagai tuan rumah Hari Anak Nasional karena pertimbangan data tersebut.
 
  Menyikapi hal itu pengamat sosial Riau Faisal Umar menegaskan, Pemerintah pusat jangan seperti melempar kotoran saja ke daerah. "Ingat Riau ini adalah daerah urban, yang secara sosiologis pertumbuhan daerahnya juga dipicu oleh pertumbuhan industri-industri. Di Beberapa negara di luar, pertumbuhan daerah urban menjadi perhatian penuh dari pemerintahnya, mulai dari perlindungan kehidupan sosial, hingga perlindungan keamanan.
 
Pertanyaan saya, apakah pemerintah pusat pernah membahas dampak dari industri-industri yang mereka kasih izin di Riau, uang pajaknya mereka ambil, tetapi pernahkah mereka memikirkan dampak keselamatan dan keamanan penduduknya,"Ucap Faisal.
  Hal ini juga dipertegas oleh pengamat sosiologi dan perlindungan perempuan dari pusat penelitian perempuan Dra.Lisdawati MSi bahwa daerah yang tingkat sentuhan dunia industri tinggi dengan masyarakat sosial biasa memiliki dampak yang luar biasa.
  "Daerah-daerah ini banyak tumbuh manusia dengan sikologi yang berbeda. Mereka yang stress akan pekerjaan membentuk pribadi yang keras bahkan cenderung brutal. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang mem PHK tenaga kerjanya, mereka yang tidak bekerja, demi mempertahankan hidup di wilayah perantauan akan melakukan apapun tindakkan. demi untuk makan dan kesejahteraan keluarganya,"Ucap Lisdawati.
  pengamat sosiologi perempuan ini, juga kurang setuju ketika pusat mengungkapkan Riau sebagai angka kekerasan tertinggi untuk kasus anak dan perempuan.
 
 "Jika analisis mereka mengatakan ini sebuah kejadian luar biasa. Harusnya jangan event atau pesta-pesta perayaan seperti ini yang dilakukan. Tetapi program-program preventif. Ada berapa banyak program pemberdayaan yang diberikan kementerian kepada Riau. Ada berapa program kerjasama pihak kementerian dengan kepolisian di Riau, agar perhatian keamanan terhadap perempuan dan anak kian ditingkatkan,"Ucap Lisdawati sambil bertanya.
 
   Pada kesempatan berbeda, Indrajaya pemerhati sosial menuturkan event-event nasional yang terus di gelar di Riau, seperti memperkosa saja kenyataannya. "Berapa banyak Riau disedot anggarannya, tetapi kemudian kita dipermalukan. Hari ini Riau ditunjuk sebagai tuan rumah hari anak nasional, perhatiannya hanya dalam bentuk event. Ibarat istilah orang melayu, hanya dondang sayang saja. Tindakkan aksi tidak ada,"Ucapnya tegas.(ehm)
Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 25 Maret 2020 - 17:48:59 WIB

PERSOALAN WABAH COVID-19 DAN GEOPOLITIK PEMERINTAH DAERAH

Perkembangan teknologi perhubungan telah meluaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dalam perekonomian. Arus pergerakan orang, barang dan uang pun meningkat serta berimbas pada tuntutan pelonggaran pintu-pintu masuk ke suatu daerah. Kata-kata globalisasi, integrasi regional, infrastruktur hingga deregulasi menggambarkan kecenderungan tersebu