Ketua DPR: Jangan Sampai Situs seperti Telegram Menyebar di Indonesia

Dibaca: 25459 kali  Senin, 17 Juli 2017 | 13:42:11 WIB
Ketua DPR: Jangan Sampai Situs seperti Telegram Menyebar di Indonesia
Ket Foto : foto internet

JAKARTA - riautribune : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto menilai pemblokiran aplikasi percakapan Telegram sudah tepat dilakukan. Novanto menganggap aplikasi tersebut lebih banyak kerugiannya ketimbang manfaatnya.

"Menurut saya pemblokiran situs atau aplikasi telegram di website oleh pemerintah sudah sangat tepat karena di dalamnya ternyata banyak sekali konten yang berisi ajakan bergabung dengan kelompok teroris, tata cara membuat bom dan lain sebagainya," ujar Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017).

Novanto menuturkan, aplikasi percakapan asal Rusia itu bisa mengancam keamanan negara. Ia berharap jangan sampai paham terorisme semakin menyebar di Indonesia melalui berbagai cara seperti memanfaatkan teknologi yang semakin maju saat ini.

"Jangan sampai paham terorisme melalui situs seperti ini (Telegram) semakin menyebar di Indonesia melalui alat komunikasi dan informasi seperti smartphone atau komputer yang sangat murah dan dapat beli dimana saja, sehingga mudah diakses oleh siapapun," pungkasnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya mengatakan pihaknya melihat adanya ancaman terhadap keamanan negara dengan adanya aplikasi Telegram yang ditengarai sebagai aplikasi percakapan yang kerap dimanfaatkan kelompok teroris untuk berkoordinasi melakukan aksi teror bahkan belajar cara merakit bom dan sebagainya.

"Yang kita minta kepada Telegram bukan ditutup sebetulnya, tolong kami diberi akses. Kalau sudah menyangkut urusan terorisme, keamanan negara, kami diberi akses untuk tahu siapa itu yang memerintahkan ngebom. Siapa itu menyebarkan paham radikal. Jadi kita diberi akses khusus untuk kasus terorisme," ujar Tito di Gedung DPR.(okz)
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.