pilihan +INDEKS
Komisi II Bernafsu Bahas Perppu Ormas
JAKARTA - riautribune : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/ 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) atau dikenal Perppu Pembubaran Ormas sudah diterima DPR sejak Rabu lalu. Pihak pembahasan perppu ini belum ditentukan. Namun, Komisi II buru-buru menawarkan diri untuk membahas Perppu itu.
Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy beralasan, UU 17/2013 tentang Ormas yang digantikan oleh perppu tersebut dihasilkan Komisi II DPR. Makanya, Perppu tersebut juga perlu dibahas di Komisi II, agar selaras. "UU tentang Ormas dilahirkan Komisi II DPR. Masuk akal kalau perppu ini masuk ke Komisi II DPR," ucap politisi senior PKB ini, Jumat (14/7).
Namun begitu, pihaknya tetap menunggu Badan Musyawarah (Bamus) memutuskan pihak pembahas Perppu itu. Sebab, bisa saja Bamus mengambil keputusan berbeda. "Bisa jadi (Perppu Ormas) dipansuskan,” imbuhnya.
Pembahasan Perppu atau RUU di DPR memang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang dilakukan lewat Panitia Kerja (Panja) di internal komisi. Ada yang lewat Panitia Khusus (Pansus) yang berisi anggota lintas Komisi. Ada juga yang dibahas di Badan Legislasi (Baleg). Setelahnya, baru dibawa ke Rapat Paripurna.(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.