Ketua MPR Setuju Kebijakan Lima Hari Sekolah

Dibaca: 32069 kali  Sabtu, 17 Juni 2017 | 10:02:34 WIB
Ketua MPR Setuju Kebijakan Lima Hari Sekolah
Ket Foto : foto internet

JAKARTA - riautribune : Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengaku setuju terkait rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerapkan program sekolah lima hari dengan delapan jam belajar atau full day school. "Kalau saya setuju," ujar Zulkifli ketika menjawab pertanyaan wartawan di Universitas Lampung, Jumat (16/6).

Kendati demikian, pria yang merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan program yang diwacanakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah. "Bagi yang sudah siap, seperti sekolah-sekolah yang ada di kota, saya kira program ini bagus, tapi mungkin kalau yang di desa itu ada kendala teknis. Jadi sebaiknya pelaksanaannya bertahap," jelas Zulkifli.

Menurut Zulkifli, secara umum sekolah delapan jam itu bagus. Sekolah-sekolah internasional juga sudah begitu, sehingga hari Sabtu dan Ahad, pelajar bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain yang produktif.

Mendikbud Muhadjir Effendi berencana mulai menerapkan kebijakan full day school ini di tahun ajaran baru pada Juli 2017. Namun, rencana tersebut ditentang oleh sejumlah pengelola lembaga pendidikan Islam, dengan alasan bakal mengurangi waktu anak dalam memperdalam ilmu agama, yang biasanya didapatkan pada sore hari, khususnya di pesantren dan madrasah.(rep)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.