DPR Pertanyakan Strategi Akusisi Pertamina yang Berujung Rugi

Dibaca: 27941 kali  Rabu, 07 Juni 2017 | 16:07:03 WIB
DPR Pertanyakan Strategi Akusisi Pertamina yang Berujung Rugi
Ket Foto : foto internet

 JAKARTA - riautribune : Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan strategi akuisisi PT Pertamina (Persero) di sektor hulu yang berujung rugi.  Pada kesempatan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII dengan PT Pertamina (Persero) ditanyakan mengenai strategi akusisi Pertamina. Termasuk, menjelaskan kegiatan akusisi mana yang berujung kerugian.
 
Wakil Ketua Komisi VII Satya W Yudha meminta penjelasan tentang akusisi perusahaan asal Prancis Maurel et Prom. Menurutnya, terdapat laporan bahwa kegiatan tersebut justru memberikan kerugian kepada perseroan.
 
"Kasus akusisi Maurel et Prom kan isunya itu rugi. Asesmen dan pemilihan menjadi pertanyaan karena sudah mengemuka, tolong disampaikan mana yang untung dan rugi," ujarnya dalam rapat di Jakarta, Selasa (6/6/2017).
 
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik mengatakan pihaknya tak bisa menjustifikasi mana yang rugi dan untung dari sebuah kegiatan akuisisi. Dia menganggap nilai dari sebuah aset bukan hanya dilihat dari produksinya. Melainkan dari seberapa besar cadangannya.
 
Adapun, melalui akuisisi Maurel et Prom, terdapat beberapa aset yang masih dalam tahap eksplorasi dan eksploitasi.  "Too early for us to say ini rugi ini enggak. Produksi bisa saja rendah tapi nilai lapangan bisa dilihat dari reserve," katanya.
 
Adapun, dia meminta waktu dua bulan untuk melakukan melakukan kajian dan menyediakan data lengkap guna memberi penjelasan. Pasalnya, saat ini pun pihaknya tengah melakukan review terhadap rencana-rencana akuisisi, investasi dan struktur biaya.
 
"Kita akan siapkan dalam RDP berikutnya dimintakan supaya bisa disiapkan. Kasih kami dua bulan," katanya.
 
Di sisi lain, Elia menyebut perseroan akan memilih strategi risk sharing dengan melakukan kemitraan pada peluang-peluang berikutnya. Menurutnya, di sektor hulu dengan risiko lebih tinggi yang terpenting bukanlah untuk menguasai saham mayoritas melainkan berbagi risiko bersama mitra.
 
"Akuisisi ke depan konsep risk sharing sama seperti perusahaan minyak dunia lainnya karena harus dealing dengan upstream risk," katanya.(net)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.