pilihan +INDEKS
Akom Nilai Sistem Pemilu Harus Dievaluasi
JAKARTA - riautribune : Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ade Komarudin menilai sistem pemilu termasuk pemilihan kepala daerah dievaluasi.
"Banyak nggak baiknya sistem sekarang dibanding yang dulu, itu tentu banyak perdebatan dan diskusi panjang. Tapi sebaiknya memang selalu terus dilakukan evaluasi," kata Ketum Depinas SOKSI Ade Komarudin Akom usai diskusi dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila dengan tema "Pancasila Pasca-Reformasi; siapa yang paling bertanggung jawab" di Mendawai 13, Jakarta, Kamis (1/6).
Diskusi yg dilanjutkan buka bersama dan taraweh bersama menghadirkan juga pembicara Fachri Ali. Lebih lanjut Akom menuturkan sebagai contoh saat ini sistem pilkada menghasilkan masalah yaitu banyak kepala daerah terjerat kasus karena biaya politik yang begitu besar.
"Kita semua tahu bahwa ada 285 kasus korupsi, 2,8 persennya melibatkan gubernur dan 10,2 persen melibatkan wali kota atau bupati menjadi tersangka dan ini memprihatinkan," katanya.
Akom menilai ini semua karena sistem politik dan kepemiluan di Indonesia terkena dampak liberalisme. Maka dari itu, lanjut Akom pemilu atau pilkada tidak boleh sampai mengganggu keutuhan persatuan dan kesatuan Indonesia.
"Jangan hanya karena pilkada kita hampir terkoyak sebagai bangsa besar," katanya.
Saat ditanya apakah itu artinya pilkada di Indonesia sudah lari dari nilai-nilai Pancasila, Akom mengatakan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan komitmen memperbaiki sistem yang sudah ada.
"Tak usah berganti-ganti atau malah mundur ke belakang, diperbaiki saja. Jalan keluarnya perlu kita pikirkan negeri ini sudah selesai tapi nyaris terkoyak hanya karena pilkada. Apakah mau seperti masa lalu? Kan tidak juga," jelasnya.
Mengenai calon dalam pilkada, ia mengatakan perlu fit and proper dan dilihat dari dukungan rakyatnya. "Kriterianya harus ditentukan visi, akhlak dan lainnya oleh DPRD. Tapi jangan sampai begitu partai pusat sampai daerah memberikan dukungan untuk lawan kotak kosong, sebenarnya tidak apa lawan kotak kosong asalkan tidak direkayasa," kata ketua Dewan Penasehat Pusat Studi Hukum dan Pembangunan (PSHP) ini.
Sayangnya tambahnya sekarang banyak orang disulap dari buruk menjadi baik sehingga ketika memimpin masyarakat sengsara dibuatnya. "Banyak kepala daerah disulap, terpiih secara popularitas karena permakan konsultan politik, kita tidak bisa dibiarkan terus begitu, harus dievaluasi," harapnya.(antr)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.