pilihan +INDEKS
DPR Desak Pemerintah Antisipasi BPJS Kesehatan Yang Terancam Collaps
JAKARTA - riautribune : Menyusul anggaran BPJS Kesehatan yang terus defisit dari tahun ke tahun, maka lembaga penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu terancam collaps. Tren pengelolaan keuangannya selalu negatif. Anggota Komisi IX DPR RI Andi Fauziah Pujiwatie Hatta mengatakan defisit ini bisa jadi bom waktu dan mempengaruhi layanan kesehatan bagi masyarakat.
Diketahui, BPJS Kesehatan mengalami defisit mencapai Rp 6,23 triliun pada 2015. Sementara pada 2016 sekitar Rp 8,6 triliun. Bahkan, pada 2018 diprediksi defisitnya mencapai Rp 10,05 triliun.
"Negara masih terus membantu menambal defisit dana yang tersedia di DJS. Seperti bom waktu, pada saatnya nanti dana di DJS tidak mencukupi lagi untuk menambal defisit yang ada," kata Ichi sapaan akrab politisi Golkar itu seperti rilis Parlementaria, Rabu (31/5).
Ketika negara tidak lagi memberi bantuan, barulah akan terlihat BPJS Kesehatan kewalahan membiayai kebutuhan layanan kesehatan. Pemerintah diimbaunya untuk segera memberi perhatian pada persoalan defisit tersebut. "Kalau tidak segera dilakukan antisipasi yang menyeluruh, BPJS bisa collaps dalam perjalanan mencapai universal health coverage (UHC)," tukas Ichi.(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.