pilihan +INDEKS
Kemendagri: Penambahan 19 Kursi DPR Bebani Keuangan Negara
JAKARTA - riautribune : Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Yuswandi A. Tumenggung menilai penambahan 19 kursi DPR, seperti kesepakatan rapat Panitia Khusus RUU Pemilu, akan memberatkan keuangan negara. Ia mengatakan pemerintah masih akan melakukan perhitungan keuangan negara terkait usulan penambahan kursi tersebut.
"Itu masalah dong. Justru itu pemerintah mengusulkan hanya lima (penambahan kursi DPR)," ujar Yuswandi seusai rapat bersama Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 29 Mei 2017.
Meski begitu, Yuswandi belum mendetailkan perhitungan pemerintah terkait anggaran yang dikeluarkan jika menambah 19 kursi DPR menjadi 579 kursi. "Yang pasti berpengaruh, misal naik 56 itu naik 10 persen," kata Yuswandi.
Rapat Pansus RUU Pemilu, Senin petang kemarin, 29 Mei 2017, menyepakati penambahan 19 kursi DPR tanpa redistribusi daerah pemilihan. Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy memberi waktu kepada pemerintah menginternalisasi dulu untuk memperhitungkan usulan tersebut.
Menurut Lukman, jika setelah internalisasi perhitungan pemerintah tidak menyetujui usulan tersebut, pansus membuka ruang perundingan kembali. "Kita rundingkan lagi," ujarnya.
Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria menjelaskan penambahan kursi tersebut berdasarkan perhitungan jumlah penduduk dan luas wilayah. Penambahan dua kursi meliputi daerah Lampung, Riau, Papua, dan Kalimantan Barat. Sementara daerah Kalimantan Utara ditambah tiga kursi.
Selain itu, penambahan satu kursi meliputi daerah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Jambi, dan Nusa Tenggara Barat. "Ini sementara dan akan dicek ulang lagi," kata Riza.
Meski berbeda pendapat, Yuswandi mengatakan pemerintah masih akan mendiskusikan usulan penambahan 19 kursi DPR seperti kesepakatan pansus RUU Pemilu. Yuswandi mengatakan pemerintah tetap pada posisi untuk mengusulkan penambahan lima kursi dewan. "Semuanya kita hitung dulu," kata dia.(tmpo)
Berita Lainnya +INDEKS
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .
Buka Peluang Gibran Maju Capres, MK Disebut Jadi Mahkamah Keluarga
JAKARTA, Riautribune.com -- Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berpeluang maju sebagai cawapre.