pilihan +INDEKS
DPR Dukung Penuntasan Transaksi Jual Beli Opini Di BPK
JAKARTA - riautribune : Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap dalam pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2016 cukup mengejutkan Komisi XI DPR RI.
Menurut anggota Komisi XI Hendrawan Supratikno, selama ini pihaknya rajin menanyakan standar ukuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menyatakan suatu laporan keuangan. Pasalnya, sejumlah lembaga atau institusi pemerintah banyak yang terindikasi melakukan korupsi.
"Kami terkejut juga. Selama ini kalau setiap Komisi XI rapat kerja dengan BPK salah satu yang ditanyakan adalah parameter untuk menyatakan satu laporan itu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian. Nah karena apa, ternyata daerah-daerah atau kementerian dan lembaga dapat wajar tanpa pengecualian itu memiliki indikasi sangat koruptif," jelasnya saat dihubungi wartawan, Minggu (28/5).
Hendrawan mengatakan, terungkapnya praktik suap pemberian opini kinerja keuangan sebagai kabar gembira agar bisa mengevaluasi sehingga tidak terjadi lagi praktik serupa ke depannya.
"Jadi, apa yang dilakukan hari ini merupakan kabar gembira. Agar apa yang disinyalir sebagai produk-produk transaksional jual beli opini itu benar-benar bisa menjadi transparan dan efisien," tegasnya.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus suap pemberian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016. Yakni Irjen Kemendes Sugito, pejabat Eselon III Jarot Budi Prabowo, serta dua auditor BPK Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli.
Dalam hal ini, Sugito diduga menyuap Rochmadi Sapto dan Ali Sadli lewat Jarot Budi Prabowo. Total nilai suap yang diberikan sebesar Rp 240 Juta. Suap diberikan untuk memuluskan laporan keuangan Kemendes tahun 2016 dengan memberikan predikat opini WTP.(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.