Klarifikasi ke Panwas, Suyatno Jelaskan soal Laporan Pelanggaran Kampanye

Dibaca: 62527 kali  Rabu, 16 September 2015 | 12:11:43 WIB

BAGANSIAPI-API-riautribune: Setelah dilakukan klarifikasi kepada Bupati Rokan Hilir Suyatno yang dilaporkan oleh MPC Pemuda Pancasila Rohil terkait acara silaturrahmi dan tepung tawar di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Panwaslu berkesimpulan tidak cukup syarat untuk ditindaklanjuti sebagai sebuah laporan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir. ''Panwas sudah mengundang Bupati Rohil dan pihak terkait. Pak Suyatno pun hadir memenuhi undangan klarifikasi Sabtu (12/9) lalu. Keterangan beliau kita bandingkan dengan keterangan pihak-pihak terkait yang mengetahui kejadian sebenarnya,'' ungkap Ketua Panwas Rohil Jaka Abdillah.

Keterangan yang disampaikan Bupati Rohil Suyatno sesuai dengan keterangan yang disampaikan pihak terkait dan termasuk keterangan Panwascam Bagan Sinembah serta pihak teman-teman media massa yang turut ikut serta meliput kegiatan tersebut. Jaka prihatin, pelapor memberikan keterangan tidak benar terkait laporan kejadian sebenarnya karena bila dibiarkan tanpa klarifikasi akan menjadi kampanye hitam. ''Kedepan kita berharap siapa pun pelapor agar memberikan keterangan dengan jujur dan tidak membiasakan dengan laporan-laporan yang bersumber "katanya-katanya-katanya," tegas Jaka.

Dari klarifikasi yang disampaikan H.Suyatno didapatkan informasi ternyata beliau belum mengajukan cuti kampanye karena masih fokus untuk menyelesaikan pembahasan APBD-P dan setelah pengesehan baru melakukan cuti dan berkampanye. Disampaikannya kepada Panwas, Bupati Rohil akan berkampanye awal Oktober mendatang. Panwas meminta jika sudah mengajukan cuti agar menembuskan surat pemberitahuan izin cutinya ke Panwas Rohil.

Camat Bagan Sinembah, Camat Bagan Sinembah Raya dan Kabag Protokol dalam klarifikasinya dihadapan Panwas mengatakan bahwa tidak benar acara yang dilaksanakan di Aula Kantor Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat. Panwascam Bagan Sinembah dalam pernyataanya menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaporkan memang dilaksanakan di halaman Mesjid Nurul Huda Bagan Sinembah Barat dan bukan seperti yang dilaporkan dilaksanakan di Aula Kantor Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat.

Panwas juga menyayangkan pihak pelapor setelah memasukkan surat laporannya dan diundang untuk diklarifikasi tidak pernah datang dan membawa bukti-bukti pendukung untuk menguatkan laporannya. ''Panwas menghimbau kepada masyarakat Rohil jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon maupun Tim Kampanyenya untuk tidak takut melapor, masyarakat Rohil cerdas dalam berdemokrasi dan matang berpolitik, untuk itu jangan sekali-kali melanggar aturan yang telah diatur dalam regulasi kalau tidak mau berhadapan dengan hukum,'' tegas Jaka. (rls/ehm)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Politik" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.