Pelantikan Firdaus-Ayat dan Aziz-Catur Dimajukan

Dibaca: 31073 kali  Kamis, 18 Mei 2017 | 15:14:42 WIB
Pelantikan Firdaus-Ayat dan Aziz-Catur Dimajukan
Ket Foto : foto internet

PEKANBARU - riautribune : Jadwal Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih Firdaus-Ayat dan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Aziz-Catur mengalami perubahan. Jika sebelumnya dua pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini dijadwalkan dilantik pada 22 Mei pukul 15.00 WIB,  dimajukan menjadi pukul 09.00 WIB pada hari yang sama.

Perubahan jadwal pelantikan ini disampaikan Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie, Kamis (18/5/2017).

"Ya, pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Pekanbaru dan Kampar dipercepat atau di majukan dari pukul 15.00 WIB menjadi pukul 09.00 WIB. Perubahan jadwal ini menyesuaikan dengan agenda dan tugas Pak Gubernur pada hari yang sama, "ucapnya.

Mantan Pj Bupati Bengkalis ini menyatakan, persiapan prosesi pelantikan saat ini sudah 90 persen.  Mulai dari SK pengangkatan, tempat/lokasi hingga undangan. "Persiapan sudah 90 persen. Tinggal gladi saja pada Ahad malam 19 Mei di gedung daerah," tuturnya.

Untuk pelantikan ini katanya, Pemprov Riau bakal menyebar 500 undangan. Sebanyak 125 undangan untuk masing tamu Pemko dan Pemkab Kampar dan 250 untuk tamu Pemprov Riau.

Dalam pelantikan ini kata Ahmad Syah, Pemprov Riau mengundang seluruh Bupati dan Walikota di Riau. Adapun rangkaian prosesi pelantikan dimulai dari pelantikan oleh Gubernur Riau di gedung daerah, dilanjutkan dengan Serah Terima Jabatan, Rapat Paripurna Istimewa di DPRD masing-masing.

"Nanti kepala daerah terpilih juga akan diberikan kesempatan pidato perdana di rapat paripurna istimewa itu," katanya.(sc)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.