pilihan +INDEKS
Ungap Kasus Kriminalisasi Ulama,
Pigai: Ada Intervensi Kekuasaan Mau Hantam Saya
JAKARTA - riautribune : Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menanggapi santai soal hasil sidang paripurna Komnas HAM yang akan membentuk sidang dewan etik terhadap dirinya. Mengaku tidak mempunyai beban dan kesalahan Pigai menegaskan akan menghadapi hal tersebut.
"Itu mah terlalu kecil kecuali saya koruptor. Maaf ya saya lahir saja sudah dengar senjata. Itu terlalu kecil, emang gw salah apa?," ungkap Pigai kepada wartawan, Senin (15/5).
Pigai malah menuding jika sejumlah komisioner Komnas HAM tidak independen karena telah diintervensi penguasa. Sikapnya yang ingin menuntaskan kasus kriminalisasi terhadap ulama dituduh bukan cerminan sikap lembaga menurut Pigai menandakan bahwa ia sedang dijadikan tumbal.
"Dugaan saya, kasus yang saya tangani ini ada dugaan kuat intervensi kekuasaan untuk menghantam saya. Saya paling vokal proses kasus ini. Jadi saya heran dengan pernyataan saya saja, saya dianggap langgar kode etik. Padahal menjalankan tugas rutin. Saya tidak bisa diintervensi. Karena itu mereka main opini di publik seakan-akan saya salah," kesal Pigai.
Lebih lanjut, Pigai memastikan pernyataan itu ia lontarkan karena ingin menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penjaga HAM. "Saya kerja (sesuai) tugas. Saya kerja profesional meskipun saya berbeda keyakinan," tegas Pigai.
Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nurkholis membantah pernyataan salah seorang komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Pigai mengatakan bahwa ia akan meminta keterangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang berada di luar negeri, ketika itu sedang di Arab Saudi.
Nur kholis pun mengatakan bahwa pernyataan dan langkah-langkah yang disampaikan Natalius Pigai tersebut adalah pernyataan yang sifatnya pribadi, tidak mewakili Komnas HAM. Nantinya, menurut Nurkholis, sidang paripurna Komnas HAM akan merespons dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga harkat, martabat kelembagaan atas pernyataan dan tindakan Natalius Pigai, melalui pembentukan Dewan Etik.
Komnas HAM sendiri, kata Nur Kholis, tidak akan memenuhi permintaan Rizieq Shihab. Menurut dia, pihaknya meminta Rizieq untuk menulis surat terkait apa yang akan disampaikan kepada Komnas HAM.(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Gelas Kertas Ramah Lingkungan dari Indonesia Dukung Ajang Lari Internasional Bergengsi The RunCzech
JAKARTA, Riautribune.com - Dalam upaya mendukung pengurangan sampah plastik baik secara nasional .
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .