pilihan +INDEKS
Fahri Hamzah yakin kalau KPK paham hukum akan ikuti angket
JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meyakini KPK akan mengikuti proses yang berjalan dalam angket nantinya. Sebab, DPR adalah lembaga negara tertinggi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga lain.
"Bikin saja angket dulu, nanti ada metode rapatnya. Saya yakin kalau ngerti hukum, dia (KPK) akan ikut saja," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/5).
Fahri menyarankan, KPK menghormati kewenangan pengawasan yang dimiliki DPR. "Kalau ada lembaga lain yang gunakan kewenangannya ya harus ditaati. Yang punya kewenangan bukan hanya KPK," tegasnya.
Menurut Fahri, KPK telah merasa memiliki kewenangan lebih dalam konteks pemberantasan korupsi. Fahri mengingatkan, Presiden adalah pemegang segala kewenangan termasuk tugas KPK. Namun, Fahri mengklaim KPK malah tidak pernah berkonsultasi dengan Presiden terkait tugas yang dijalankan.
"Eh jangan salah pemberantasan korupsi kewenangannya Presiden. Presiden induk segala kewenangan dia yang dipilih rakyat execute semua program termasuk pemberantasan korupsi, KPK jangan ambil alih. Ini konsultasi sama presiden enggak pernah," klaimnya.
"Gini nih kalau kerja tanpa orkestra, enggak ngerti sistem. Ramainya ada, hasilnya enggak ada. Kita kadang anggap ramai lebih penting dari pada hasil, ini kan kita sibuk aja suksesnya mana?" sambung Fahri.
Terkait perkembangan pembentukan pansus angket KPK, Fahri menyebut proses telah sampai pada penyerahan nama-nama perwakilan dari tiap fraksi. Syarat kuorum pembentukan Pansus, lanjutnya, dihitung hanya dari fraksi-fraksi yang mengirimkan anggota.
"Kuorum dari yang mendaftar. Enggak ada istilah lagi enggak ngirim. Saya kaji, ya sudah berapa yang daftar saja," tandasnya.
Dia mengingatkan fraksi-fraksi yang tidak mengirimkan angket tidak akan bisa mengikuti rapat Pansus. Akibatnya, fraksi yang menolak tidak bisa menentukan sikap terkait subtansi dan materi angket yang ditanyakan kepada KPK.
"Kalau enggak ngirim dia enggak bisa rapat. Enggak bisa rapat enggak bisa nentukan arah," jelas dia. (mrdk)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.