Dia mengaku personel fungsional pemeriksa akan bekerja selama 3 tahun setelah program pengampunan pajak dibentuk untuk mengusut Wajib Pajak yang tak ikut program tersebut. "Sesuai pasal 18 UU Pengampunan Pajak, jika lewat periode akhir pengampunan pajak, harta yang tidak diikutkan Tax Amnesty, lalu ditemukan Ditjen Pajak, maka akan dieksekusi," tuturnya.

Jika harta tidak diungkap semua, padahal sudah ikut Tax Amnesty, maka WP dikenakan pajak sesuai UU PPh plus sangsi 200 persen. Sedangkan WP yang tak ikut Tax Amnesty, harta tidak dilaporkan di SPT dan ditemukan Ditjen Pajak, maka dihitung pajak 30 persen plus sangsi bunga 2 persen per bulan sejak ditemukan datanya sampai diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), maksimal 24 bulan. (lem/rul)

" />

Direktorat Jenderal Pajak Buru Wajib Pajak Nakal di Riau

Dibaca: 26519 kali  Jumat, 12 Mei 2017 | 23:43:54 WIB
Direktorat Jenderal Pajak Buru Wajib Pajak Nakal di Riau
Ket Foto : Ilustrasi/Net
DIREKTORAT Jenderal Pajak Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mulai memeriksa Wajib Pajak nakal yang tidak patuh dan tidak mengikuti program pengampunan pajak atau Tax Amnesty.
Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Ekonomi" Index »

Rabu, 25 April 2018 - 19:53:37 WIB

TMMD Ke 101, Pemkab Inhil Nilai Masyarakat Bangkit Bersama TNI

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Inhil, H Darussalam MM membuka secara resmi acara tatap muka Ketua Tim Pengawasan Evaluasi (Wasev) Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke 101 tahun 2018 Kodim 0314/Inhil bersama tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda.