Meutya Hafid Desak Pemerintah Blokir Akun-Akun Media Sosial Anti Pancasila

Dibaca: 48921 kali  Jumat, 12 Mei 2017 | 08:46:05 WIB
Meutya Hafid Desak Pemerintah Blokir Akun-Akun Media Sosial Anti Pancasila
Ket Foto : foto internet

JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafid, mendukung rencana Menkominfo untuk memblokir situs-situs ataupun akun media sosial yang dianggap menyebarkan paham anti-Pancasila.

“saya mendukung upaya Menkominfo dalam memblokir berbagai situs dan akun media sosial yang menyebarkan paham anti-Pancasila,"kata Meutya melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Kamis (11/5).

Menurut politisi asal Golkar itu, selama sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, pemerintah harus berani menindak situs dan akun media sosial tersebut. Kata Meutya, jika dibiarkan begitu saja penyebaran paham yang intoleran makin massif.

"Undang-Undang dan aturan harus ditegakkan. Kami ingin demokrasi Indonesia tetap pada peraturan dan menjaga nilai-nilai Pancasila,"tegas mantan wartawan itu.  

Meutya menjelaskan melalui Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 45 A, yang disahkan Komisi 1 DPR RI tahun 2016 lalu disebutkan, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).“

Namun demikian kata Meutya, sebagai negara yang demokratis, Pemerintah juga harus membuka ruang untuk pemilik situs-situs atau akun yang diblokir untuk melakukan klarifikasi. "dan bisa dibuka kembali kalau sudah memenuhi syarat larangan konten,”kata Meutya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, penyebaran paham anti-Pancasila di media sosial bisa ditangkal dengan memblokir akun yang diduga menyebarkannya. Selain pemblokiran, Rudi mengatakan, pemilik akun tersebut bisa dipidana dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Jika anti-Pancasila, terlepas dari apapun, itu ada di UU ITE," kata Rudi

Pertemuan antara Menkominfo dengan Menkopolhukam merupakan tindak lanjut dari rencana pemerintah  menyiapkan langkah pembubaran ormas yang memiliki pemahaman anti-Pancasila. Sesuai intruksi Presiden Joko Widodo, pembubaran ormas anti-Pancasila akan dilakukan dalam waktu dekat.(rmol)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Selasa, 11 Agustus 2020 - 22:55:24 WIB

XL Axiata Permudah Pelanggan Akses Berbagai Layanan

Jakarta, 11 Agustus 2020. PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) terus meningkatkan kualitas layanan bagi semua pelanggan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kemudahan bagi semua pelanggan untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang terkait produk XL Axiata, seperti myXL dan myAXIS. Dengan menerapkan teknologi Customer Identity and Access Management (CIAM), pelanggan akan bisa mengakses myXL secara

Selasa, 11 Agustus 2020 - 22:55:24 WIB

XL Axiata Permudah Pelanggan Akses Berbagai Layanan

Jakarta, 11 Agustus 2020. PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) terus meningkatkan kualitas layanan bagi semua pelanggan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kemudahan bagi semua pelanggan untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang terkait produk XL Axiata, seperti myXL dan myAXIS. Dengan menerapkan teknologi Customer Identity and Access Management (CIAM), pelanggan akan bisa mengakses myXL secara