Rapat RTRW di Kantor DPRD Provinsi Riau Ditunda

Dibaca: 44513 kali  Rabu, 10 Mei 2017 | 13:37:15 WIB
Rapat RTRW di Kantor DPRD Provinsi Riau Ditunda
Ket Foto : foto internet

PEKANBARU - riautribune : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya akan ikut dalam rapat tertutup di Kantor DPRD Provinsi Riau, Rabu (10/5/2017). Sayangnya, perwakilan KPK sebagai fasilitator pun tak datang dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman itu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, pertemuan itu dimulai sekitar pukul 11.10 WIB atau molor satu jam dari agenda yang seharusnya sudah berlangsung sejak pukul 10.00 WIB, Rabu siang tadi.

Acara ini berlangsung secara tertutup untuk membahas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Akan tetapi, tak sampai setengah jam sekira pukul 11.50 WIB, rapat ini sudah 'bubar'.

Ternyata rapat ini terpaksa ditunda karena perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai kunci dari persoalan RTRW justru tidak datang.

"Kita tunda dulu karena pihak Kehutanan  tidak datang. KPK juga sudah tiba di Pekanbaru tapi tidak datang," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Sunaryo di Pekanbaru, Rabu siang.(rg)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.