Jelang Ramadhan,

Pemkab Siak Siapkan 22.051 Sembako Murah untuk Masyarakat Miskin

Dibaca: 38145 kali  Rabu, 10 Mei 2017 | 12:22:00 WIB
Pemkab Siak Siapkan 22.051 Sembako Murah  untuk Masyarakat Miskin
Ket Foto : illustrasi Internet

PEKANBARU - riautribune : Menjelang bulan Ramdahan tahun ini, Dinas Perdagangan dan perindustrian (Disdagprin) Siak akan menjual sembako murah kepada masyarakat miskin. Sebanyak 22.051 Kepala Keluarga akan mendapat sembako murah tersebut, yang tersebar di 131 desa seluruh Kabupaten Siak.

"Sembako ini kita peruntukkan untuk masyarakat miskin yang terdata di Dinas Sosial saja," kata kepala Disdagprin Wan Ibrahim saat dijumpai usai Sidak di Pasar Belantik, Selasa (9/5/17).

Wan mengatakan, jenis sembako yang akan dijual tersebut berupa minyak goreng 2 kg, gula 2 kg dan beras 10kg. Masyarakat hanya membeli seharga Rp 50 ribu dengan subsidi Pemda.

"Mudah-mudahan ini terbantu, sehingga tidak pengaruh dengan kelonjakan harga di pasar bagi masyarakat miskin menjelang bulan Ramadhan ini," kata Wan Ibrahim.

Beliau juga mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan administrasi, sebelum disalurkan ke masyarakat sebelum bulan ramadhan ini.(rb)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.