Pemko Pekanbaru Gelar Razia KTP di Pekanbaru

Dibaca: 53840 kali  Selasa, 09 Mei 2017 | 11:46:40 WIB
Pemko Pekanbaru Gelar Razia KTP di Pekanbaru
Ket Foto : illustrasi Internet

PEKANBARU - riautribune : Pemko Pekanbaru mengerahkan sejumlah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru, untuk menyisir sejumlah ruas jalan. Aktifitas ini dilakukan dalam rangka penertiban masyarakat, dengan melakukan razia Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Informasi yang diterima Selasa (9/5/2017), razia itu akan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB pagi ini. Selain Satpol PP, aksi razia KTP ini juga akan ikuti oleh Disdukcapil sendiri, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan aparat kepolisian.

Razia KTP ini dilangsungkan sembari menelusuri sejumlah Napi Sialang Bungkuk yang belum ditemukan. Sejauh ini dari informasi yang di peroleh, razia akan dilangsungkan di Jalan Yos Sudarso, Depan Toko Anggun Busana, Rumbai.

Bagi yang tidak dapat menunjukkan tanda pengenal maka akan lansung di sidang di tempat. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) maka masyarakat yang tidak memiliki tanda pengenal akan didenda Rp 50 ribu.

Baharuddin sampaikan razia ini sekaligus mensosialisasikan ke maayarakat agar tidak menunda pengurusan KTP Elektronik (e-KTP). “Karena dari razia kita sebelumnya masih ada masyarakat yang belum juga mengurus e-KTP. Padahal itu penting mengingat semua urusan administrasi memerlukan e-KTP,” ujarnya.

Apalagi saat ini Disdukcapil Pekanbaru telah memiliki blangko e-KTP. Yang nantinya akan diprioritaskan bagi warga yang sudah terlebih dahulu merekam data diri.(bpc)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 25 Maret 2020 - 17:48:59 WIB

PERSOALAN WABAH COVID-19 DAN GEOPOLITIK PEMERINTAH DAERAH

Perkembangan teknologi perhubungan telah meluaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dalam perekonomian. Arus pergerakan orang, barang dan uang pun meningkat serta berimbas pada tuntutan pelonggaran pintu-pintu masuk ke suatu daerah. Kata-kata globalisasi, integrasi regional, infrastruktur hingga deregulasi menggambarkan kecenderungan tersebu