pilihan +INDEKS
DPR Minta Moratorium Izin Pembukaan Hutan Dihentikan
JAKARTA - riautribune : Kebijakan moratorium izin pembukaan hutan harus dihentikan karena dinilai menghambat investasi. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo.
Ia meminta pemerintah untuk tidak memperpanjang moratorium pembukaan hutan dan lahan gambut yang akan berakhir pada Sabtu (13/5) mendatang. Sebab menurutnya, regulasi yang tertuang dalam Inpres No. 8/2015 tersebut menghambat investasi. "Tidak usah diperpanjang karena (regulasi) tersebut menghambat investasi," ujarnya, Senin (8/5).
Investasi, kata dia, merupakan bagian penting bagi perekonomian dan penerimaan negara. Amerika Serikat saja saat ini tengah mengupayakan penarikan investasi. Karena itu, pemerintah harus menjaga dan melindungi investasi yang sedang berlangsung di Indonesia. "Regulasi itu harus melindungi kepentingan nasional," kata dia.
Ia meminta pemerintah untuk tidak terjebak pada kepentingan asing. Moratorium tersebut menurutnya dilakukan pemerintah karena adanya desakan asing melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mematikan perekonomian Indonesia. Kalau sektor perkebunan dihancurkan, kata dia, maka Indonesia akan tergantung pada produk perkebunan asing.
"Moratorium itu skenario asing untuk menghancurkan industri kehutanan dan perkebunan kita. Ironisnya kita mau mengikuti skenario itu," ujar Firman.
Senada dengan Firman, Guru Besar Ilmu Tanah Institut Pertanian Bogor (IPB) Supiandi Sabiham menegaskan, moratorium gambut untuk usaha perkebunan sebaiknya tidak dilanjutkan. Sebab moratorium diakuinya memiliki sedikit manfaat. Perkebunan sawit yang berada di lahan gambut hingga kinindiakuinya memiliki produktivitas baik.
Berdasarkan perhitungan, biaya pemanfaatan lahan gambut untuk kelapa sawit Rp 5.656.531 per hektare, sementara keuntungan yang diperoleh mencapai Rp 15.076.938 per hektare. Selain itu, kelapa sawit mampu mampu menyerap CO2 yang berasal dari emisi C untuk pembentukan biomass tanaman.
"Sementara dari sisi produksi tandan buah segar (TBS) sawit yang dicapai berkisar antara 18-20 ton hektare per tahun untuk tanaman berumur 10-15 tahun," tambahnya. (rpblk)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.