pilihan +INDEKS
SBY: Hak Angket DPR Bahayakan Tugas KPK
JAKARTA - riautribune : Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menegaskan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbahaya dan bisa mengganggu tugas lembaga antirasuah tersebut.
"Partai Demokrat menolak dan tidak setuju angket DPR terhadap KPK. Itu berbahaya, bisa ganggu tugas KPK," ucap SBY saat membuka Rapat Kerja Nasional Partai Demokrat di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin, 8 Mei 2017.
Presiden Republik Indonesia keenam ini mengatakan masih banyak cara mengawasi kerja KPK, karena KPK bisa saja salah. Namun tidak mesti melalui hak angket di DPR. "DPR dan semua pihak bisa memilih cara-cara yang tepat mengawasi KPK dan penegak hukum lain," ujarnya.
Menurut SBY, Partai Demokrat mendukung penegakan hukum yang adil, obyektif, dan tidak tebang pilih. Karena itu, Demokrat mendukung KPK untuk penegakan hukum dalam memberantas korupsi. Bahkan, tutur dia, Demokrat akan tetap konsisten mendukung pemberantasan korupsi oleh KPK dan penegak hukum lain.
Partai Demokrat juga menegaskan mendukung KPK dengan menolak hak angket. "Ada atau tidak ada kader Partai Demokrat yang terlibat korupsi, kami tetap konsisten. Hak angket itu berbahaya, bisa ganggu tugas KPK,'' kata SBY. Partai Demokrat tidak ikut ambil bagian dan bertanggung jawab sebagai konsekuensi logis tidak menyetujui hak angket terhadap KPK. (tmpo)
Berita Lainnya +INDEKS
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .
Buka Peluang Gibran Maju Capres, MK Disebut Jadi Mahkamah Keluarga
JAKARTA, Riautribune.com -- Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berpeluang maju sebagai cawapre.