Anggaran Minim, Pengawasan Pilkada Inhil Tidak Maksimal

Dibaca: 52543 kali  Kamis, 04 Mei 2017 | 23:10:45 WIB
Anggaran Minim, Pengawasan Pilkada Inhil Tidak Maksimal
Ket Foto : Ilustrasi/Net

PEKANBARU - riautribune : Pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Indagiri Hilir yang serentak dengan Pemilihan Gubernur Riau 2018 terancam tidak maksimal, karena minimnya anggaran disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Menurut Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Fitri Heriyanti, pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan Pemkab Inhil membahas terkait anggaran tersebut.

"Pemkab Indragiri Hilir sudah bersedia menganggarkan dalam APBD, jumlahnya Rp2 miliar. Namun dipastikan Panwas Pilkada tidak bisa bekerja maksimal melakukan pengawasan, jika anggaran minim," kata Fitri Heriyanti, kemarin.

Walaupun Pemkab Inhil rencananya, lanjut Fitri, akan mengalokasikan lagi dana dalam APBD munri 2018, namun masih kurang. Sejauh ini kebutuhan anggaran mencapai Rp5 miliar.

"Meski belum terakomodir seluruh kegiatan pengawasan. Dipastikan pengawas tidak akan mogok melakukan pengawasan, tetapi hanya akan bekerja sesuai anggaran," lanjutnya.

Fitri menyatakan jika anggaran tidak cukup, pengawasan tidak akan bisa dilakukan secara menyeluruh dan akan mencederai kualitas Pilkada.

"Kebutuhan anggaran pengawasan disusun atas perintah Undang-undang dan regulasi sesuai dengan kebutuhan dasar dan item pokok pengawasan tahapan Pilkada," beberanya. (lem/rul)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Politik" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.