Penyebab Urusan TKI Ruwet,

Dede Yusuf: Ada Dualisme Kelembagaan

Dibaca: 22870 kali  Jumat, 28 April 2017 | 09:01:45 WIB
Dede Yusuf: Ada Dualisme Kelembagaan
Ket Foto : foto internet

JAKARTA - riautribune : Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan ada satu isu krusial  penyebab penanganan TKI hingga kini terus bermasalah. Menurut Dede penyebab itu adalah dualisme kelembagaan dalam menangani masalah TKI. “Ada dualisme kelembagaan, BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja,” kata dia di DPR, Rabu, 26 April 2017.

Saat ini DPR menggenjot pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang sempat mandeg. Dede menuturkan ada sebanyak 8 isu yang dibahas. Namun dari 8 isu tersebut, ada satu isu yang mengganjal yaitu arah tanggung jawab badan penempatan TKI.

Menurut Dede, pemerintah meminta agar pembentukan badan TKI yang disepakati itu bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Tenaga Kerja. Namun DPR menginginkan agar badan tersebut langsung bertanggung jawab ke Presiden tanpa melalui Kementerian Tenaga Kerja. “Kami berharap Presiden langsung, kalau ada urusan masalah TKI langsung berurusan dengan badan,” kata dia. Meski begitu, kata dia, fungsi regulator tetap ada pada kementerian terkait.

Dede menambahkan dalam rancangan undang-undang tersebut pihaknya mengusulkan pembentukan atase ketenagakerjaan di luar negeri yang khusus mengurus persoalan TKI. Menurut dia, selama ini fungsi pengendalian dan pengawasan dari Konsulat Jenderal RI di luar negeri belum cukup mengurus persoalan TKI.

Dede menyebut misalnya di Arab Saudi yang ada sekitar 3 juta TKI, perwakilan pemerintah di negara itu belum cukup menangangi persoalan TKI. “Sehingga di undang-undang ini mewajibkan atase ketenagakerjaan.”

Menurut Dede, dalam masa reses nantinya tim ahli yang dibentuk tetap akan bekerja untuk membahas isu-isu yang telah disepakati. Misalnya soal pembentukan badan TKI, pelatihan terhadap calon TKI, peran daerah dalam advokasi dan informasi, hingga layanan terpadu satu pintu bagi calon TKI.

Namun yang lebih penting dan mendesak adalah penyatuan suara dari pemerintah agar badan yang dibentuk untuk mengurusi TKI langsung bertanggung jawab kepada Presiden Jokowi. “Kami selesaikan terlebih dahulu sampai pemerintah satu suara,” kata Dede Yusuf.(tmpo)

 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.