pilihan +INDEKS
DPR Gelar Paripurna Soal Hak Angket
JAKARTA - riautribune : DPR akan kembali menggelar rapat paripurna pada Kamis hari ini salah satunya untuk membahas mengenai hak angket untuk KPK. Pelemahan terhadap KPK kian nyata apabila hak angket ini digulirkan.
Hak angket itu digulirkan untuk meminta KPK membuka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Miryam Haryani. Dalam BAP itu, Miryam yang juga merupakan anggota Komisi V DPR ini mengaku membagi-bagikan uang ke sejumlah anggota DPR terkait pengurusan anggaran e-KTP. Belakangan BAP itu dicabut oleh Miryam.
Di sisi lain, KPK menegaskan, tidak bisa membuka BAP. Itu bisa menganggu proses hukum.
"KPK tegaskan, kami nggak bisa memberikan karena ini bagian terkait proses hukum, baik di penyidikan MSH (Miryam S Haryani) tersangka, e-KTP di persidangan, dan penyidikan satu lagi (Andi Agustinus alias Andi Narogong)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (21/4/2017) lalu.
Febri menegaskan, dalam BAP itu, bisa jadi terdapat bukti-bukti yang seharusnya muncul dalam persidangan. Namun, apabila dibuka sebelum persidangan, hal itu bisa menyebabkan bias dalam proses hukum serta menghambat penanganan kasus.
"Jadi jika bukti-bukti yang ada, yang muncul dalam rangkaian proses persidangan ini dibuka, maka ada risiko buat bias proses hukum dan bukan tidak mungkin dapat menghambat penanganan kasus, baik untuk MSH atau e-KTP sendiri," ujar Febri.
"Kami hormati kewenangan pengawasan DPR, namun jangan sampai kewenangan tersebut masuk jauh dan rentan mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan," tutur Febri. Pengguliran hak angket itu melemahkan KPK. Sangat kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi.
"Parpol di sini seharusnya mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan harusnya menolak pelemahan KPK. Hormati penegakan kasus korupsi," kata Almas dalam konferensi pers koalisi perempuan antikorupsi di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Minggu (23/4/2017). (dtk)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.