Ratusan Jamaah Calon Haji Riau Belum Lunasi BPIH Tahap I

Dibaca: 33277 kali  Sabtu, 22 April 2017 | 09:23:00 WIB
Ratusan Jamaah Calon Haji Riau Belum Lunasi BPIH Tahap I
Ket Foto : Ilustrasi/Net

PEKANBARU - riautribune : Masa pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahap pertama berakhir 5 Mei 2017 mendatang. Namun ratusan Jamaah Calon Haji (JCH) belum melakukan pelunasan.

Sampai penutupan pelunasan Kamis 20 April 2017 kemarin, baru tercatat 952 JCH reguler dari 1.154 yang melunasi, sedangkan yang masuk dalam daftar cadangan dari 62 orang baru 22 jamaah yang melakukan pelunasan.

Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenag Riau, Defizon menjelaskan, jumlah jamaah yang melunasi diharapkan akan terus bertambah sampai dengan tahap akhir pelunasan tahap pertama.

"Pelunasan BPIH tahap pertama bagi jamaah haji regular akan berlangsung sampai 5 Mei 2017 mendatang dilakukan pada setiap hari kerja dengan waktu pembayaran untuk Indonesia Bagian Barat pukul 8.00-15.00," kata Defizon, kemarin.

Defizon mengimbau kepada jamaah untuk memanfaatkan sisa waktu pelunasan tahap I, karena jika habis waktu pelunasan, alokasinya tidak lagi diberikan kepada yang mendapatkan nomor porsi, Sebab pelunasan tahap II akan digunakan untuk jamaah gagal sistem, sudah pernah haji, penggabungan mahram dan Lansia yang memenuhi syarat.

"Sesuai Keputusan Menteri Agama nomor 75 tahun 2017 mengatur bahwa kuota haji Indonesia berjumlah 221.000 yang terdiri dari kuota haji reguler 204.000 dan kuota haji khusus 17.000. Kuota reguler terbagi menjadi dua, yaitu 202.518 untuk jamaah haji dan 1.482 untuk petugas haji daerah," tutupnya. (rul/lem)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.