pilihan +INDEKS
Tuntutan untuk Ahok,
Fahri Sebut Hukum Jauh dari Keadilan
JAKARTA - riautribune : Hukum di Indonesia dinilai masih jauh dari rasa keadilan. Salah satu indikasinya bisa dilihat dari perkara dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal Ahok.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, permainan hukum diperlihatkan dalam persidangan dengan terdakwa Ahok. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai gambaran hukum tersebut sangat menyedihkan.
"Dalam perkara penistaan agama kita telah menyaksikan sandiwara yang panjang. Dungu rasanya jika kita tidak melihatnya," ujar Fahri dalam akun Twitter @Fahrihamzah, Jumat (21/4/2017).
Menurut dia, harapan akan tegaknya keadilan hukum sangat tergantung pada hakim. Maka itu, dia berharap hakim bisa bersikap tegas dan adil dalam memutuskan hasil persidangan perkara yang melibatkan Ahok.
"Dan ujian hukum terakhir akan dialami oleh para wakil Tuhan itu," ucapnya.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan perkara dugaan penistaan agama menuntut Ahok satu tahun penjara dengan percobaan selama dua tahun. JPU menilai terdakwa Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum, melakukan penghinaan atau ujaran kebencian.(okz)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.