Data Badan POM, Angka Tingkat Kejahatan di Bidang Obat Masih Tinggi

Dibaca: 37576 kali  Senin, 17 April 2017 | 00:02:24 WIB
Data Badan POM, Angka Tingkat Kejahatan di Bidang Obat Masih Tinggi
Ket Foto : Ilustrasi/Net

PEKANBARU - riautribune : Tingat kejahatan dalam bidang obat-obatan di Indonesia masih mencatatkan angka cukup tinggi. Terutama di daerah yang berbatasan langsung dengan negara luar, seperti halnya Provinsi Riau.

Hasil Analisis Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), turunnya nilai keekonomian temuan obat dan makanan ilegal di Indonesia dari Rp222.520 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp209.615 miliar pada tahun 2016. Ini menunjukkan tidak adanya penurunan tingkat kejahatan di bidang obat dan makanan.

"Dari analisis justru menunjukkan kejahatan dalam bidang obat dan makanan semakin berkembang dengan menggunakan modus baru yang mampu menyasar berbagai aspek. Sehingga ini menciptakan dampak negatif secara masif baik langsung maupun jangka panjang terhadap aspek kesehatan, ekonomi hingga sosial masyarakat," kata Kepala Balain POM Pekanbaru, Adrizal, kemarin.

Dia menjelaskan, khusus di Provinsi Riau, jumlah perkara tindak pidana pelanggaran di bidang obat dan makanan terus meningkat dari tahun ke tahun. Padahal kejahatan obat dan makanan juga mengakibatkan hilangnya pemasukan pajak dan bea masuk serta menekan daya saing dunia usaha.

"Disamping itu dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk ketahanan bangsa bila tidak dilakukan langkah antisipasi," imbuhnya.

Menurut Adrizal, pihak Balai POm terus meningkatkan sinergi dengan semua pemangku kepentingan, utamanya dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan Kejaksaan Agung.

"Hal ini dalam rangka mendukung tugas dan fungsi POM melakukan penindakan perkara pidana obat dan makanan yang sudah dikategorikan sebagai perkara penting (PK-Ting)," tutupnya. (lem/rul)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Hukrim" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.