Polda Riau Sebut di Luar PT LIH Ada Lagi Perusahaan Lain Pembakar Lahan

Dibaca: 64925 kali  Kamis, 10 September 2015 | 17:28:20 WIB

PEKANBARU-riautribune: Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Arif Rahman Hakim menegaskan, tidak akan main-main dalam menindaklanjuti pelaku pembakaran hutan dan lahan di Riau. Saat ini, katanya, sudah diketahui satu perusahaan di Kabupaten Pelalawan yakni PT. Langgam Inti Hibrido (LIH) dan masih terus dilakukan pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti.

Penyelidikan masih dilakukan di Direskrimsus Polda Riau terkait dengan pembakaran lahan ini. "Kita akan usut tuntas pelakunya. Memang masih satu perusahaan yang sedang dilakukan penyelidikan. Tapi, ada 12 perusahaan lain yang masih dilakukan investigasi dan pengumpulan data di lapangan," ujarnya kepada wartawan.

Dikatakannya, memang sejauh ini nama perusahaan tersebut masih dirahasiakan. Hanya saja, tegas dia lagi, bisa saja ada tersangka dalam kasus pembakaran lahan dan hutan yang ada di Riau ini nantinya. "Saya katakan saja ya, perusahaan ini ada di Kabupaten Inhu. Kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut nantinya. Itu di luar PT LIH ya," tuturnya. (wan)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Hukrim" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.