pilihan +INDEKS
Pencekalan Novanto akan Dibahas DPR Saat Konsultasi dengan Jokowi
JAKARTA - riautribune : DPR mengirimkan nota keberatan kepada presiden terkait dengan pencekalan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan hal tersebut akan dibahas saat rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Soal nota keberatan, ini merupakan hasil dari rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) dua hari lalu. Meski Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon menyebut keputusan rapat adalah DPR mengirimkan nota keberatan, Taufik mengatakan itu hanya bentuk redaksional. Dia menyebut itu hanya bentuk dukungan moral kepada Fraksi Partai Golkar yang menyampaikan aspirasinya.
"Melalui pendalaman dalam rapat, setiap fraksi pada prinsipnya memberikan empati dan dukungan moril terhadap surat keberatan Partai Golkar terkait pencekalan Pak Setya Novanto. Tapi nota keberatan itu hanya redaksional," ujar Taufik saat berbincang dengan detikcom, Kamis (13/4/2017).
DPR disebutnya memahami betul tak ada yang bisa mengintervensi masalah hukum. Legislatif, menurut Taufik, juga tidak bisa mendesak Presiden soal hal yang sama. "Tapi itu (pencekalan Novanto) menjadi point of interest DPR, maka keputusan lain akan ada rapat konsultasi dengan Presiden," ucapnya.
Rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan Presiden merupakan hal rutin. Selain membahas isu politik kekinian, dalam rapat konsultasi yang akan datang juga akan turut disinggung mengenai masalah pencekalan Novanto oleh KPK terkait dengan kasus korupsi e-KTP.
"Untuk menjelaskan lebih lanjut soal redaksional, diusulkan agar dilaksanakan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan Presiden. Tujuannya bukan untuk intervensi pengadilan. Itu permintaan teman-teman pimpinan fraksi," tutur Taufik.
"Katakanlah solusi istilahnya itu membahas politik kekinian, dengan menyampaikan terkait nota keberatan Fraksi Partai Golkar, tapi dalam bentuk dukungan moril ya, tidak ada urusan dengan intervensi hukum," ucap politikus PAN itu.
Sebelumnya Fahri Hamzah mengatakan DPR sudah mengirimkan dua surat kepada Presiden Jokowi. Pertama, soal nota keberatan yang dimaksud; dan kedua, mengenai usulan rapat konsultasi. Meski begitu, Jokowi sendiri menyatakan belum menerima surat dari DPR.
"Ada dua surat yang kita kirim. Surat pertama adalah nota protes; yang kedua adalah permintaan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan Presiden untuk membahas masalah ini. Itu kita sudah layangkan dua-duanya tadi," ujar Fahri, Rabu (12/4).(dtk)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.