Balai Bahasa Riau Maksimalkan Peran Duta Bahasa 2017

Dibaca: 48104 kali  Ahad, 09 April 2017 | 14:43:10 WIB
Balai Bahasa Riau Maksimalkan Peran Duta Bahasa 2017
Ket Foto : Kepala Balai Bahasa Riau Umar Salikhan menyerahkan hadiah kepada Duta Bahas 2017.

PEKANBARU - riautribune : Balai Bahasa dan Kajian Provinsi Riau akan memaksimalkan peran Duta Bahasa 2017, hasil dari kegiatan penyelenggaraan Pekan Bahasa, sebagai pendorong penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Sebab, duta bahasa bukan sekadar mencari gelar.

Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau, Umar Salikhan meminta, peran duta bahasa agar bisa menjadi pendorong bagi semua pihak dalam menggunakan Bahasa Indonesia.

"Duta bahasa juga diupayakan bisa berdiplomasi dan meyakinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan peran Bahasa Indonesia dalam rangka memperkokoh persatuan dan pertahanan negara," kata Umar Salikhan, kemarin.

Melalui bekal pengetahuan menyusun proposal yang baik, cara mengenali dan mengidentifikasi masalah serta hal lainnya yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban sebagai duta bahasa. Jauh lebih mudah dalam menjalankan misinya sebagai duta bahasa.

"Kami juga tidak tanggung-tanggung dalam memberi dukungan dengan menyediakan berbagai fasilitas dan dipersiapkan sebagai peserta pada pemilihan Duta Bahasa tingkat nasional 2017," tutupnya. (lem/rul)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Pendidikan" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.