Soal Komitmen Fee Lelang PU

Darisman: Buka Saja Siapa yang Sembunyi di Balik Itu

Dibaca: 56322 kali  Kamis, 10 September 2015 | 08:14:30 WIB
Darisman: Buka Saja Siapa yang Sembunyi di Balik Itu
Ket Foto : Ilustrasi Internet

RENGAT-riautribune: Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga selaku KPA, Yanrianto bersama Kepala Seksi (Kasi) Operasional dan Pemeliharaan, Darlisman, membantah menerima suap dari rekanan. Keduanya dengan tegas membantah hal itu ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya.

"Saya tidak pernah terima uang atau komitmen fee dari rekanan dengan maksud memenangkan perusahaannya yang ikut dalam pelelangan proyek," tegas Yanrianto, kemarin siang.

Yanrianto menjelaskan, Satker selaku pemilik kegiatan (proyek) tidak bisa mengintervensi tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) maupun kelompok kerja (Pokja) yang melakukan verifikasi administrasi dan penawaran yang dibuat rekanan. "Sebaliknya otoritas kami selaku Satker hanya sebatas menerima keputusan pemenang lelang dari ULP untuk dibuat SPK setelah sebelumnya dilakukan verifikasi oleh tim Pokja," paparnya.

Tiga hari sebelumnya, Darlisman yang juga Kasi dan PPK kegiatan perawatan Jalan Siberida-Rantau Langsat di Kecamatan Batanggangsal dengan nilai proyek Rp.1,071 M dari anggaran tahun berjalan kepada PT TKT juga membantah menerima komitmen fee atau suap dari rekanan yang memenangkan kegiatan. "Hingga saat ini saya tidak pernah menerima komitmen fee dari rekanan yang bertujuan memenangkan perusahaannya," ucap Darlisman.

Namun demikian, Darlisman tidak menepis tentang rezeki yang dia terima tidak ada hubungannya dengan uang komitmen untuk memenangkan penawaran rekanan. "Munafik pula saya kalau disebut tidak ada rezeki. Tapi perlu digarisbawahi rezeki itu tak ada hubungannya dengan uang komitmen fee untuk memenangkan penawaran rekanan," sambungnya.

Bahkan kata, Darlisman, yang kerap bermain menerima suap dari rekanan dan bersembunyi di balik kata 'komitmen fee' justru dua oknum Pokja di Dinas PU Inhu. "Coba dilihat, meski dengan golongan II tapi mereka itu bisa mendadak kaya setelah menjadi anggota Pokja," tuding Darlisman.

Dia jelaskan lagi, kedua oknum Pokja tersebut pernah mengajaknya ikut bermain di komitmen.  "Dari pada menonton saja, ayoklah kita kerjasama memenangkan rekanan kontraktor biar sama-sama dapat uang komitmen," ucap Darlisman mengutip ajakan oknum Pokja kepadanya tapi dia tolak.

Bahkan untuk meyakinkan terkait tuduhan yang dia lontarkan kepada kedua oknum Pokja yang diduga kerap menerima suap dari uang komitmen, Darlisman kembali mengatakan "Jika Wartawan berani silakan tulis kedua oknum yang menerima komitmen itu sehingga mendadak kaya," pinta Darlisman sambil menyebut nama kedua oknum Pokja.

Sebelumnya Direktur PT TKT yang merasa jengkel kepada oknum-oknum penerima uang komitmen di Satker dan Pokja tapi tidak mau bertanggung jawab apa lagi mentolerir kegiatan yang dia kerjakan. "Lantas uang komitmen itu untuk apa saja," ucap inisial D yang merasa jengkel akibat permohonan Fina Hand Over (FHO) yang dia mohonkan ke Dinas PU hingga saat ini belum disetujui.

Yanrianto sendiri tidak membantah. "Benar FHO nya belum saya setujui karena cor beton box culver itu belum cukup usia," sebut Kabid Bina Marga. (san)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.