Tim Komisi X DPR RI Adakan Pertemuan Dengan Pemprov Riau

Dibaca: 31252 kali  Jumat, 07 April 2017 | 10:08:55 WIB
Tim Komisi X DPR RI Adakan Pertemuan Dengan Pemprov Riau
Ket Foto : foto Humas Pemprov

PEKANBARU - riautribune : Komisi X DPR RI, Dirjen Kebudayaan, Pemerintah Provinsi Riau serta Lembaga Adat Melayu atau disingkat LAM duduk bersama di Auditorium Lantai 8 Gedung Menara Lancang Kuning Pekanbaru.

Kegiatan yang dihadiri kurang lebih 14 anggota Tim Komisi X DPR RI ini bertujuan untuk melakukan uji publik, serta meminta masukan untuk Perancangan Undang-Undang Kebudayaan yang baik. Seperti, bagaimana tata kelola kebudayaan yang baik hingga mencapai misi suci memajukan kebudayaan? Bagaimana terlindunginya karya-karya budaya? Hingga bagaimana cara agar peningkatan kesejahteraan pelaku kebudayaan itu sendiri.

Sementara bagi Abdul Fikri selaku Wakil Ketua Tim Komisi X DPR RI, Rancangan Undang-Undang Kebudayaan dibuat untuk kebaikan semua. "Ada nilai lebih dibaliknya. Menjaga kesinambungan," terang Abdul Fikri.

Begitupun dengan Al Azhar selaku Ketua LAM Riau, beliau mengatakan harus ada landasan untuk memajukan kebudayaan. Salah satunya yakni pasal kejelasan.

Sedangkan bagi Ahmad Syarofi selaku Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, terbentuknya Undang-Undang Kebudayaan ini nantinya bisa memberi pengamanan terhadap kebudayaan itu sendiri. (bpc)
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.