Hasil Evaluasi Bawaslu Riau, Politik Uang Masih Marak di Pilkada Serentak 2017

Dibaca: 50896 kali  Kamis, 06 April 2017 | 22:01:37 WIB
Hasil Evaluasi Bawaslu Riau, Politik Uang Masih Marak di Pilkada Serentak 2017
Ket Foto : Fitri Heriyanti

PEKANBARU - riautribune : Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau, praktik politik uang atau money politic pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 masih marak. Hal ini jadi pekerjaan rumah bagi KPU selaku penyelenggara.

Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Fitri Heriyanti mengungkapkan, aktivitas politik uang di Indonesia masih rawan terjadi, terutama saat masa kampanye dan mendekati waktu pemilihan suara dengan berbagai bentuk.

"Modus yang dilakukan oknum melakukan serangan fajar salah satunya adalah dengan pemberian uang kepada masyarakat ketika menuju ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bahkan ada modus yang diibaratkan dengan pembelian pulsa handphone," ujar Fitri Heriyanti, Kamis (6/4/2017).

Menurut dia, pihakya terus mencari upaya dan terobosan untuk mendeteksi dini politik uang agar dapat diminimalisir pada Pilkada serentak 2018 yang akan berlangsung di Riau.

"Sebab jika politik uang tetap terjadi, maka keputusan yang dihasilkan peserta Pemilu dalam memilih pemimpin tidak lagi berdasarkan realita mengenai baik tidaknya keputusan. Karena pemilih memilih calon pemimpin yang telah memberinya sejumlah uang dan hal tersebut merupakan kejahatan Pemilu," pungkas Fitri. (lem/rul)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Politik" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.