pilihan +INDEKS
Lukman Edy: Pemilu Serentak Menyimpan Potensi Keruwetan
JAKARTA - riautribune : Ketua Fraksi PKB MPR RI Lukman Edy menyampaikan keprihatinannya terkait kemungkinan bakal kacauanya pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.
Besar kemungkinan, kata dia, Pemilu 2019 diwarnai praktek politik uang dan perang SARA yang sangat masif. Kemungkinan ini bisa terjadi karena selama ini hampir tidak ada pihak yang melakukan pendidikan politik, termasuk KPU dan Bawaslu. Karena yang dilakukan KPU dan Bawaslu adalah sosialisasi pemilu, bukan pendidikan politik.
Selain politik uang dan perang SARA, Pemilu 2019 juga akan diwarnai keruwetan dalam hal penghitungan surat suara. Kalau selama ini penghitungan surat suara di TPS baru selesai dini hari, maka pada 2019, pelaksanaan penghitungan suara, kemungkinan baru akan selesai satu hari setelah pencoblosan. Karena itu KPU harus memiliki strategi yang jitu, agar mampu menyelesaikan proses penghitungan suara secara cepat dan akurat.
Pernyataan itu disampaikan Lukman saat menjadi narasumber pada acara dialog pilar negara, kerja sama MPR dengan Komisariat Wartawan Parlemen tema "Menuju Pemilu Serentak 2019" di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (5/4). Pembicara lain, pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis.
Untuk memudahkan rekapitulasi surat suara, lanjut Lukman, DPR telah mengusulkan e-voting. Tetapi usulan tersebut ditolak KPU dan Bawaslu. Kedua penyelenggara pemilu, itu kawatir dengan kemungkinan terjadinya pembajakan IT, saat penghitungan berlangsung.
"KPU juga bilang masyarakat belum siap melakukan evoting. Memang ada yang gagal, dan kembali pada sistem manual, tetapi tak ada satu negara pun yang melakukan penghitungan sampai pagi, kecuali Indonesia," ungkapnya.
Padahal, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai lembaga yang menguasai persoalan teknologi sudah menyampaikan kesiapannya. Mereka juga mengatakan, setiap pembajakan melalui internet akan selalu terlacak.
Untuk mengefisiensikan penghitungan Pansus RUU Pemilu, disepakati untuk memotong perhitungan jalur penghitungan. Yang dulu dari TPS ke Kelurahan dan Kecamatan, nantinya dari TPS akan langsung di bawa ke Kabupaten/Kota. Tanpa melalui Desa dan Kecamatan.
"Inipun sudah banyak dikritik, dikatakan DPR sengaja melakukan penggiringan. Padahal pemotongan jalur penghitungan ini bertujuan agar KPU mau menggunakan e-rekap," kata Lukman lagi.(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.