pilihan +INDEKS
Fadli Zon Usul Masa Tugas Komisioner KPU-Bawaslu Diperpanjang
JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyarankan agar pemerintah memperpanjang masa tugas komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menunggu hasil akhir Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang didalamnya mengatur kedudukan penyelenggara pemilu.
"Menurut saya solusi terbaiknya menunggu UU Pemilu baru terbentuk diperpanjang dahulu, bila diperlukan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai payung hukum," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (23/3/2017).
Ia mengatakan, perpanjangan masa jabatan itu artinya komisioner tidak bisa mengambil kebijakan strategis Fadli menjelaskan Komisi II DPR telah diberikan tugas oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPR setelah Presiden mengirimkan Surat Presiden terkait calon komisioner KPU-Bawaslu dan telah dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR.
Namun menurut dia, persoalannya jadwal uji kelayakan komisioner KPU-Bawaslu berhimpitan dengan pembahasan RUU Pemilu sehingga kalau di RUU yang baru jumlah komisionernya berbeda maka hal itu menjadi persoalan.
"Kalau yang berkembang di RUU Pemilu jumlah komisioner lebih banyak dari sekarang, lalu bagaimana? Apakah diulang kembali, dan itu tidak mungkin," ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan komisioner KPU-Bawaslu yang akan dipilih untuk melaksanakan kerja di Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019 serentak sehingga perlu jumlah lebih besar.
Sebelumnya, Fraksi PAN meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang masa kerja komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu saat ini karena menolak hasil seleksi calon komisioner kedua institusi tersebut, kata Sekretaris FPAN Yandri Susanto.
"Kemungkinan FPAN akan menunda uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner KPU-Bawaslu dengan beberapa pertimbangan. Batas akhir masa tugas komisioner KPU-Bawaslu saat ini adalah 12 April sehingga Presiden harus memperpanjang masa tugas mereka," kata Yandri belum lama ini.(okz)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.