Demo Kabut Asap Dosen dan Mahasiswa Riau

Sampaikan Enam Pernyataan Sikap

Dibaca: 130655 kali  Senin, 07 September 2015 | 14:47:29 WIB
Sampaikan Enam Pernyataan Sikap
Ket Foto :

PEKANBARU-riautribune: Demo yang dilakukan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau dalam menyikapi kabut asap yang makin membahayakan warga masyarakat, mengedepankan enam tuntutan serta pernyataan sikap. Seruan ini disampaikan kepada Pemda Riau dan aparat penegak hukum yang berada di Provinsi Riau maupun Presiden RI Joko Widodo.

Jika pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Riau dan Polda Riau tidak sanggup untuk menyelesaikannya, para dosen dan mahasiswa yang melakukan aksi meminta mereka untuk mundur saja. "Lebih bagus angkat bendera putih saja. Serahkan persoalan ini kepada pemerintah pusat. Jangan dikorbankan masyarakat Riau hanya karena gengsi untuk menyerah menghadapi musibah asap ini," ujar salah seorang mahasiswa di tengah-tengah acara demo tersebut.

Para dosen dan mahasiswa yang melakukan aksi sebagai bentuk keprihatinan terhadap musibah kabut asap yang makin menjadi-jadi itu, dalam akhir aksinya menyampaikan enam pernyataan sikap, untuk dapat dilakukan oleh pemerintah dan aparat hukum. (yas)

Enam Sikap untuk Musibah Asap Riau
1. Tegakkan hukum lingkungan
2. Tangkap para pengusaha dan pelaku pembakar lahan
3. Hentikan alih fungsi lahan
4. Meminta Gubri?Kapolda dan Presiden RI segera mengatasi kabut asap Riau.
5. Cabut izin perusahaan yang terbukti membakar lahan
6. FH UR mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum pembakar lahan

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 25 Maret 2020 - 17:48:59 WIB

PERSOALAN WABAH COVID-19 DAN GEOPOLITIK PEMERINTAH DAERAH

Perkembangan teknologi perhubungan telah meluaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dalam perekonomian. Arus pergerakan orang, barang dan uang pun meningkat serta berimbas pada tuntutan pelonggaran pintu-pintu masuk ke suatu daerah. Kata-kata globalisasi, integrasi regional, infrastruktur hingga deregulasi menggambarkan kecenderungan tersebu