Komisi IV: Bentuk Tim Khusus Insiden Raja Ampat

Dibaca: 46968 kali  Jumat, 17 Maret 2017 | 14:49:41 WIB
Komisi IV: Bentuk Tim Khusus Insiden Raja Ampat
Ket Foto : foto internet

JAKARTA - riautribune : Kandasnya Kapal pesiar Inggris Caledonian Sky berbendera Bahama dengan panjang 90 meter usai melakukan aktivitas pemantauan burung di Pulau Waigeo pada Sabtu lalu (4/4), di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua, berdampak pada rusaknya terumbu karang di lokasi tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, hal itu sangatlah merugikan bagi bangsa Indonesia, mengingat Kawasan Raja Ampat mempunyai keunikan (ciri khas) tersendiri yang tidak ditemui di belahan bumi lainnya.

"Kawasan Raja Ampat memiliki keanekaragam sumber daya yang sangat melimpah, baik flora dan faunanya, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Anugerah terbesar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa itu harus selalu dijaga dan lestarikan oleh bangsa Indonesia demi kesejahteraan generasi saat ini dan yang akan datang," kata Herman, Jumat (17/3).
 
Ia meminta kepada Pemerintah khususnya Kementerian Kelautan Perikanan, dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku mitra dan yang mempunyai kewenangan, agar segera membentuk Tim Khusus pencari fakta pemberian izin akses kapal masuk ke area kawasan konservasi dan menghitung kerugian yang ditimbulkannya.
 
"Perlu ada koordinasi antara Kementerian terkait dengan pemerintah daerah, dalam rangka mencari data dan informasi teknis untuk mendapatkan bukti yang kuat. Selain itu perlu ada tindakan hukum pidana kepada nakhoda Kapten Keith Michael Tailor, karena sudah lalai dalam menjalankan tugas khususnya tidak mempertimbamgan arus, gelombang dan kondisi alam, sebagaimana amanat UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 1/2014 tentang Pengolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil," tegasnya.
 
Herman juga meminta agar ada penindakan hukum secara perdata, dengan meminta ganti rugi kepada pihak asuransi kapal, mengingat implikasi yang merusak tidak dapat pulih kembali dalam jangka waktu dekat.
 
"Pemerintah harus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kawasan konservasi yang menjadi aset kekayaan dan keanekaragaman hayati bangsa Indonesia," pungkas politisi Partai Demokrat ini.(rmol)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 25 Maret 2020 - 17:48:59 WIB

PERSOALAN WABAH COVID-19 DAN GEOPOLITIK PEMERINTAH DAERAH

Perkembangan teknologi perhubungan telah meluaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dalam perekonomian. Arus pergerakan orang, barang dan uang pun meningkat serta berimbas pada tuntutan pelonggaran pintu-pintu masuk ke suatu daerah. Kata-kata globalisasi, integrasi regional, infrastruktur hingga deregulasi menggambarkan kecenderungan tersebu