Setya Novanto: Enggak Ada DPR yang Korup

Dibaca: 25037 kali  Kamis, 09 Maret 2017 | 09:13:06 WIB
Setya Novanto: Enggak Ada DPR yang Korup
Ket Foto : foto internet

JAKARTA - riautribune : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto angkat bicara soal survei Global Corruption Barometer (GCB), yang menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup di Indonesia pada 2016. Ia menila, survei GCB tersebut tidak benar.

"Saya rasa enggak ada DPR yang korup. Kita semua melakukan dengan transparan, hati-hati" kata Novanto, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/3/2017).

Novanto mengakui bahwa ada sejumlah anggota DPR yang sudah terjerat kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, menurut dia, jumlahnya hanya sedikit dan mereka yang terlibat hanya oknum.

Sepanjang 2016, setidaknya ada dua anggota DPR yang ditangkap tangan oleh KPK, yakni politisi PDI-P Damayanti Wisnu Putranti dan politisi Demokrat Putu Sudiartana. Jumlah ini belum termasuk anggota DPR yang dijerat dan ditetapkan tersangka melalui pengembangan kasus.

"Kalau pun ada hanya beberapa, sudah terjadi. Kami sudah minta ke seluruh anggota untuk lebih hati-hati, jangan sampai terjadi hal yang salah gunakan kekuasaan dan jabatan. Dan selalu, dalam rapat fraksi selalu kita sampaikan," ujar Ketua Umum Partai Golkar ini.

Berdasarkan hasil survei Global Corruption Barometer, DPR menjadi lembaga paling korup di Indonesia pada 2016. Survei GCB dilakukan di 16 negara Asia Pasifik pada Juli 2015-Januari 2017 kepada 22.000 responden.

Untuk Indonesia, survei berlangsung 26 April-27 Juni 2016 dengan 1.000 responden di 31 provinsi. Hasil survei tersebut, untuk Indonesia, DPR dianggap paling korup.

Hasil survei itu terkonfirmasi antara lain dengan adanya sejumlah anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi. Salah satunya adalah kasus pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 yang akan disidangkan pada 9 Maret 2016.(kmps)
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.