FKPMR dan LAMR Batal Serahkan Warkah

Plt. Gubri Mendadak Dipanggil Presiden

Dibaca: 53580 kali  Sabtu, 05 September 2015 | 12:50:29 WIB

PEKANBARU-riautribune: Sejatinya, menurut undangan yang telah disebarkan, pukul 10.00 WIB pagi ini, Sabtu (5/9) akan dilakukan pertemuan antara FKPMR (Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau) dan LAMR (Lembaga Adat Melayu Riau) bertempat di kediaman Plt. Gubernur Riau, Jalan Diponegoro. Namun mendadak pertemuan tersebut dibatalkan karena Plt. Gubri dipanggil Presiden RI Joko Widodo ke Istana Presiden di Jakarta.

"Iya benar, pertemuan tersebut kita tunda untuk dijadwal ulang kembali. Malam tadi Pak Plt. Gubri langsung memberitahukan, beliau mendadak di panggil oleh Presiden Joko Widodo ke Jakarta. Jadi beliau meminta maaf kepada tokoh-tokoh masyarakat Riau karena pembatalan tersebut," ujar Ediyanus Herman Halim pengurus FKPMR.

Dalam undangan yang disebar atas nama Ketua Harian LAMR Al Azhar kepada tokoh-tokoh masyarakat Riau, FKPMR dan LAMR rencananya akan menjumpai Plt. Gubri di kediamannya untuk menyampaikan warkah/ maklumat terkait dengan kondisi kekinian yang dihadapi Riau. Kerisauan yang dihadapi masyarakat Riau terkait kondisi pemerintahan di Riau saat ini menjadi penekanan dari pernyataan sikap dalam bentuk warkah/ maklumat yang akan disampaikan.

Informasi yang didapat riautribune, keberangkatan mendadak Plt. Gubri ke Jakarta dipanggil Presiden RI terkait dengan makin menjadi-jadinya bencana asap yang melanda Provinsi Riau. Bencana asap yang begitu meresahkan warga Riau ini dinilai sudah mencapai level sangat berbahaya. Bahkan berbagai meme yang muncul di media sosial, memperlihatkan situasi gaduh Riau karena diserang kabut asap. (chm)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.