Gubri Terima Kunjungan LAM Riau

Dibaca: 44766 kali  Senin, 27 Februari 2017 | 14:06:24 WIB
Gubri Terima Kunjungan LAM Riau
Ket Foto : foto Humas Pemprov

PEKANBARU  - riautribune : Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau merisik ke kediaman Gubernur Riau Pekanbaru, Sabtu (25/2/2017). Kehadiran rombongan tersebut, dalam rangka rencana pemberian gelar Datuk Sri Setia Amanah.
 
Rombongan dipimpin oleh Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Datuk Sri Oka Nizami Jamil, Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau, Datuk Sri Al Azhar, serta barbagai jajaran dari pengurus lainya.
 
Turut hadir pada acara tersebut pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Riau diantaranya, Sekda Lrovinsi Riau, Ahmad Hijazi, Assiten 1 Gubri, Ahmad Syah Haroffie, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Yoserizal Zen, dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Fahmizal Usman.
 
Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau, Datuk Sri Al Azhar, mengatakan, pemberian gelar Datuk Sri Setia Amanah sudah lama dihajatkan kepada pemuncak atau pemimpin negeri Riau (Gubernur Riau).
 
Berbicara tentang komitmen, LAM Riau telah memandang atau memperhatikan beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, yang telah memberikan peluang kemajuan yang sangat besar kepada pengembangan adat dan budaya Melayu di Provinsi Riau.
 
"Pemberian Gelar Datuk Setia Amanah yang diberikan kepada Gubernur Riau sudah sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADART) dan hasil musyawarah LAM Riau. Ada beberapa kriteria yang dipandang LAM Riau untuk melaksanakan kegiatan ini," kata Al Azhar pada saat memberikan penjelasanya kepada orang nomor satu di Riau dan para tamu yang hadir lainnya.
 
Al Azhar menjelaskan, ada beberapa kriteria untuk mendapat gelar tersebut. Pertama, memperlihatkan komitmen yang sangat jelas kepada pengembangkan adat dan budaya Melayu. Kedua, merupakan harapan bagaimana kiranya komitimen tersebut dapat berjalan demi memberikan kemaslahatan negeri dan perkembangan adat Melayu Riau.
 
"Datuk Sri Setia Amanah adalah payung panji tertinggi di dalam adat Melayu, hal ini merupakan harapan-harapan untuk pemgembangan adat Melayu itu dibebankan di bahunya bersama LAM Riau dan lembaga-lembaga lainya yang bertugas membina, mengembangkan dan melestarikan adat budaya Melayu," ungkap Al Azhar.
 
Al Azhar menjelaskan, ada tiga jenis gelar dalam Lembaga Adat Melayu Riau. Pertama, gelar Soko atau gelar warisan turun temurun yang tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Kedua, gelar kehormatan, gelar ini biasanya diberikan kepada oramg  yang dipandang telah memberikan jasa yang luar biasa terhadap adat budaya Melayu Riau khususnya dan kemanusiaan pada umumnya. Ketiga gelar Setia Amanah, gelar yang diberikan kepada Gubernur Riau, dan untuk wakil Gubernur disebut Datuk Timbalan Setia Amanah.
 
Dalam pandangan LAM Riau, Gubri telah memperlihatkan berbagai komitmen dalam memberikan peluang yang sangat besar untuk mengembangkan, menjaga serta melestarikan adat dan budaya Melayu Riau. Yaitu, mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Riau tentang muatan lokal budaya Melayu Riau, dan LAM Riau juga telah mencatat secara jelas pada tahun 2015 Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, telah mencanangkan Riau The Homeland of Melayu (Riau tanah tumpah darah Melayu) dan selanjutnya diikuti sebuah semboyan "Pariwisata berbasis Budaya".
 
Al Azhar menuturkan, semboyan tersebut bagi kami (LAM Riau.red) telah menghilangkan kekhawatiran apabila pariwisata berbasis budaya itu didorong untuk dikembangkan, bagaimana kebudayaan Melayu yang bersendikan syarak dan syarak, bersendikan kitabulloh (Segala perbuatan atau pekerjaan hendaknya selalu mengingat aturan adat dan agama).
 
"Syukur Alhamdulillah gubernur Riau telah menekankan, pariwisata di bumi melayu Riau ini, pariwisata yang berbasiskan budaya Melayu," kata Al Azhar.
 
Ketua Dewan Pimpinan Harian LAM Riau Al Azahar juga sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada gubernur Riau karena telah membentuk Dinas atau Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas secara khusus untuk memperhatikan Kebudayaan di Riau (Dinas Kebudayan Riau.red).
 
Kebijakan Gubri tersebut, merupakan harapan LAM Riau sejak lama,  Dinas Kebudayaan Riau harusnya sudah ada sejak peraturan daerah Provinsi Riau nomor 36 tahun 2001 dikeluarkan, tentang visi Riau 2020 yang menyebutkan "Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020"
 
"Kita sekarang tinggal menunggu kinerja dari dinas Kebudayaan Riau, karena waktu tinggal 2 atau 3 tahun lagi. Dengan adanya dinas kebudayaan ini, sangat jelas komitmen Gubernur Riau sangat serius memperhatikan, mengembangkan, melestarikan budaya Melayu Riau sekaligus mewujudkan Visi Riau 2020," ungkap Al Azhar.
 
Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, sangat menyambut baik rencana penabalan (pemberian) gelar Datuk Sri Setia Amanah yang akan diberikan LAM Riau kepadanya, dia mengucapkan terima kasih kepada LAM Riau beserta jajaranya karena telah memberikan kepercayaan sehingga dirinya akan mendapat penabalan gelar terserbut, Gubri berharap kepada para tokoh serta pengurus LAM Riau dapat memberikan dukungan dan bimbingan kepadanya.
 
"Visi Riau 2020 harus diwujudkan secara bersama-sama. Riau harus dipandang oleh daerah lain dan pemerintah pusat, bahkan sampai dunia internasional. Apa yang kita kerjakan selama ini harus lebih ditingkatkan, mari kita bersama-sama untuk mewujudkanya," kata Gubernur Riau yang kerab biasa disapa Andi Rachman.(rsc)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.