Ketua PGRI Minta Dukungan Perjuangan Nasib Pegawai K2 dan Guru Honorer

Dibaca: 115151 kali  Kamis, 03 September 2015 | 17:32:14 WIB
Ketua PGRI Minta Dukungan Perjuangan Nasib Pegawai K2 dan Guru Honorer
Ket Foto : Ketua PGRI Provinsi Riau Dr. Syahril, MM bertemu dengan anggota DPD RI Drs.H A Gafar Usman, MM.(foto riautribune)

PEKANBARU-riautribune: Ketua PGRI Provinsi Riau Dr. Syahril, MM bertemu dengan anggota DPD RI Drs.H A Gafar Usman, MM dalam rangka meminta dukungan untuk memperjuangkan nasib pegawai honorer K2, dan guru honorer, Kamis (3/9) di kantor DPD RI Senayan, Jakarta.

Kepada Gafar, Dr. Syahril menceritakan bagaimana persoalan K2 dan guru honorer yang sampai saat ini masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Sehingga sampai saat ini mereka masih belum mendapatkan penghasilan yang layak dan masa depan yang pasti sebagai PNS.

"Tugas guru honorer itu sangatlah berat, bahkan tidak jauh beda dengan tugas dan tanggung jawab seorang guru PNS. Karena itu hendaknya ada perhatikanlah terhadap nasib guru kami. Kedua, Riau masih kekurangan guru, mengapa tidak potensi yang ada ini diangkat saja, sebagai guru tetap dan PNS," curhat Syahril kepada Gaffar.

Dikatakan Gaffar, dia cukup merasa prihatin atas kondisi tersebut. Kendati demikian, Gaffar berjanji akan menyuarakan aspirasi itu melalui lembaga negara DPD RI. "Saya juga merasa sedih dengan kondisi iti. AKan tetapi yakinlah, kami akan selalu menyuarakan nasib pegawai honorer dan guru honor. Kita sama-sama berjuanglah," ucap Gaffar Usman

Gaffar berjanji untuk mendengarkan jeritan hati para guru honorer tersebut dan berupaya memperjuangkan agar mereka diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Bahkan diantara guru honorer itu ada yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahun, namuni nasib mereka seolah terabaikan oleh pemerintah daerah.

"Padahal para guru itu telah berjuang bertahun-tahun demi meningkatkan pendidikan di Provinsi Riau. Tapi nasib mereka tidak diperhatikan.  Seharusnya, dengan alokasi dana 20 persen untuk pendidikan itu sudah mencakup untuk kesejahteraan guru bukan malah sebaliknya. Tapi untuk pengangkatan menjadi PNS tentunya merupakan kewenangan pemerintah pusat," urai Gaffar lagi (ops)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 25 Maret 2020 - 17:48:59 WIB

PERSOALAN WABAH COVID-19 DAN GEOPOLITIK PEMERINTAH DAERAH

Perkembangan teknologi perhubungan telah meluaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dalam perekonomian. Arus pergerakan orang, barang dan uang pun meningkat serta berimbas pada tuntutan pelonggaran pintu-pintu masuk ke suatu daerah. Kata-kata globalisasi, integrasi regional, infrastruktur hingga deregulasi menggambarkan kecenderungan tersebu