pilihan +INDEKS
DPR: Pemerintahan Jokowi-JK Belum Fokus Tuntaskan Ketimpangan Ekonomi
JAKARTA - riautribune : Pemerintahan yang dikomandoi Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla belum fokus untuk menuntaskan persoalan ketimpangan ekonomi di Indonesia.
Begitu dikatakan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ecky Awal Mucharam dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Rabu malam (22/2).
"Fraksi PKS sudah sejak tahun lalu membahas soal ini, tapi sepertinya belum ada langkah-langkah nyata dari pemerintah, khususnya pemangku kebijakan moneter dan fiskal, yang fokus pada menuntaskan ketimpangan ekonomi ini,” kata dia.
Menurut dia, hal itu dibuktikan dengan hasil riset lembaga Credit Suisse dalam "Global Wealth Report 2016”, yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kesenjangan ekonomi keempat tertinggi di dunia, yaitu 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai hampir 50 persen aset secara nasional.
"Aset terbesar yang dikuasai tersebut berada di perbankan. Mereka menguasai dana pihak ketiga yang besarnya hampirnya 7000 triliun. Itu hampir 50 persennya hanya dikuasai beberapa segelintir orang di republik ini,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Adanya ketimpangan yang besar itu, tambah Ecky, membuktikan bahwa Indonesia belum memenuhi tujuan bernegara untuk memenuhi kesejahteraan umum.
"Padahal, kita tahu di dalam Pembukaan UUD 195, termaktub bahwa Keadilan Sosial. Jadi Keadilan Sosial tidak menyangkut agama atau etnis tertentu, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.
Oleh karena itu, Ecky berharap pemerintah harus lebih fokus dan serius untuk menghapuskan ketimpangan ekonomi ini, baik dari sisi kebijakan fiskal maupun moneter.
Diketahui, Ketimpangan yang diukur dari Gini Ratio, memiliki tren yang meningkat dari tahun 2004 hingga 2014. Bahkan, saat fenomena krisi moneter di tahun 1998, Gini Ratio Indonesia hanya berada pada kisaran 0,36 persen. Gini Ratio Indonesia mulai tumbuh di angka 0,4 persen sejak tahun 2014 dan cenderung tidak ada perubahan hingga saat ini.
Di atas Indonesia, Rusia menjadi perekonomian yang paling timpang, dengan penguasaan aset hingga 74,5 persen, disusul India (58,4 persen), dan Thailand (58 persen). Melengkapi 10 besar perekonomian tertimpang di dunia, persis di bawah Indonesia adalah Brazil (47,9 persen), China (43,8 persen), Amerika Serikat (42,1 persen), Afrika Selatan (41,9 persen), Ceko (38,65 persen) dan Meksiko (38,2 persen).(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.