Aturan DP KPR BPJS Ketenagakerjaan, Disosialisasikan

Dibaca: 39176 kali  Rabu, 22 Februari 2017 | 13:54:25 WIB
Aturan DP KPR BPJS Ketenagakerjaan, Disosialisasikan
Ket Foto : Ilustrasi Internet

JAKARTA-riautribune: Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan saat ini aturan yang serupa dengan fasilitas Pemberian Uang Muka Perumahan (PUMP) BPJS Ketenagakerjaan dan sudah berjalan adalah Permenaker Nomor 35 Tahun 2016, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2015. Sementara itu, yang akan segera meluncur adalah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dijadwalkan pada 2018.

"Cuma memang harus disinkronisasi oleh pemerintah adalah Tapera. Itu kan juga akan diberikan kepada pekerja terutama MBR. Nah ini menjadi beririsan dengan Permenaker 35/2016, belum lagi juga berbenturan dengan Peraturan Pemerintah 60/2015 tentang JHT. Jangan banyak berbenturan begitu," ucapnya, saat dihubungi di Jakarta, belum lama ini.

Dia menerangkan, dalam Peraturan Pemerintah 60/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua menyatakan JHT bisa diambil sebagian ketika kepesertaan minimal 10 tahun.(okz.com/rt)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Ekonomi" Index »

Rabu, 25 April 2018 - 19:53:37 WIB

TMMD Ke 101, Pemkab Inhil Nilai Masyarakat Bangkit Bersama TNI

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Inhil, H Darussalam MM membuka secara resmi acara tatap muka Ketua Tim Pengawasan Evaluasi (Wasev) Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke 101 tahun 2018 Kodim 0314/Inhil bersama tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda.