pilihan +INDEKS
Dua Surat Permintaan Ulama Dicuekin Presiden Jokowi
JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku telah menyampaikan aspirasi Ummat Islam yang meminta pemerintah untuk melakukan sejumlah hal.
Selain menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama dari Gubernur DKI Jakarta, para ulama juga meminta untuk stop penangkapan aktifis mahasiswa, dan stop kriminalisasi ulama kepada Presiden Joko Widodo melalui surat yang dikirimnya.
"Saya sudah sampaikan aspirasi langsung pada presiden karena hal ini urgen," akunya usai menerima puluhan ulama di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (20/2).
Namun sayang, surat yang dikirim oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu hingga saat ini belum memdapatkan respon dari Istana. "Tapi belum ada respon," imbuhnya. Namun seakan tak patah arang, Fadli mengaku pihaknya berencana untuk kembali mengirimkan surat kepada mantan Walikota Solo itu.
"Saya kira saya akan tulis lagi. Sudah kedua, dengan ini mungkin ada tiga, empat surat lagi yang akan saya tulis supaya sampai. karena presiden harus dengar aspirasi masyarakat," demikian Wakil Ketua Umum DPP Gerindra ini.(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.