Yopi Sindir Pj. Bupati

Jamin PNS dan Kades Pendukungnya Netral

Dibaca: 99118 kali  Kamis, 03 September 2015 | 09:10:22 WIB
Jamin PNS dan Kades Pendukungnya Netral
Ket Foto : ilustrasi internet

RENGAT-riautribune: Mantan Bupati Inhu H. Yopi Arianto, SE dan pasangannya H. Khairizal tidak menepis soal larangan keterlibatan PNS dan Kades berpolitik praktis. Karena diatur dalam UU Nomor 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 53/2010 Tentang Disiplin PNS Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4).

Namun demikian, Yopi berharap PNS dan Kades tidak ditakut-takuti sampai ancaman pidana. Sebab para PNS dan Kades tentu tahu dengan peraturan. "PNS dan Kades jangan takut-takuti atau diancam-ancam, sudah tidak zamannya lagi main ancam-ancaman. Biarkan mereka memilih sesuai hati nurani," tegas Yopi, Rabu (2/9).

Sebelumnya, penegasan yang sama dilontarkan Yopi disela-sela pleno pengundian nomor urut di GOR Danau Raja Rengat. Kuat dugaan, pasangan nomor urut 2 itu sengaja menyindir Pj. Bupati Inhu H. Kasiaruddin, SH. Karena disetiap kali acara-acara penting Pemkab selalu menyebut tidak akan mentolerir PNS dan Kades yang terbukti terlibat politik praktis.

Yopi Arianto dan Khairizal menjamin ketidakterlibatan PNS berpolitik praktis bahkan tidak mengizinkan para pendukungnya di jajaran PNS dan Kades memanfaatkan fasilitas negara. Isu ini terus bergulir karena pasangan calon nomor urut 1 (Tengku Mukhtarudin-Aminah) pada pleno pengundian nomor urut beberapa hari lalu, menitip pesan kepada Pj Bupati Inhu H. Kasiaruddin untuk menjaga netralitas PNS selama Pilkada.

Terkait hal ini, pemerhati sosial Berlin Manurung menyanyangkan kecurigaan salah satu pasangan calon terhadap netralitas PNS. "Tak usah terlalu curiga, sebab PNS itu tidak bodoh dan tidak akan berpolitik praktis," katanya, di Pematangreba.

Hanya saja sambung Berlin, perlu digarisbawahi, larangan berpolitik praktis kepada PNS atau Kades, bukan berarti hak politiknya dicabut. "Sepanjang tidak mengajak memilih seseorang, tidak melengkapi diri dengan atribut instansinya dan tidak memakai atribut calon silakan saja PNS atau Kades mendatangi zona kampanye," paparnya.(san)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.