pilihan +INDEKS
Komisi VII Tunggu Permintaan Maaf Bos Freeport Indonesia
JAKARTA - riautribune : Komisi VII DPR RI masih menunggu permintaan maaf dari Direktur Utama PT Freeport Indonesia Chappy Hakim. Permintaan tersebut terkait dengan insiden usai rapat antara Chappy dengan anggota Komisi VII Muhktar Tompo pada 9 Februari 2017.
"Atas nama pimpinan rapat, saya mendesak Presiden Direktur PT Freeport Indonesia untuk meminta maaf secara terbuka kepada Saudara Mukhtar Tompo," papar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali, di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
Menurutnya, sikap Chappy selesai rapat pekan lalu sudah menyinggung anggota DPR terutama yang hadir pada saat rapat. Tak hanya itu Syaikhul menilai Freeport juga telah merendahkan bangsa Indonesia.
"Hal itu menyinggung kehormatan lembaga tinggi negara serta tidak menghargai anggota DPR yang merupakan representasi dari rakyat Indonesia," ujarnya.
Dia menegaskan, anggota DPR bisa mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat dan hak imunitas. Sesuai dengan UU no. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, khususnya pasal 80.
"Pernyataan yang disampaikan oleh Mukhtar Tompo sebagai anggota DPR RI adalah dalam rangka fungsi pengawasan yang dijamin oleh Konstitusi dan undang-undang tahun 2014 tentang nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPRD," tukas dia.(okz)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.