Presiden PKS: Pemerintah Terlalu Menyederhanakan Persoalan

Dibaca: 54126 kali  Selasa, 01 September 2015 | 15:57:01 WIB
Presiden PKS: Pemerintah Terlalu Menyederhanakan Persoalan
Ket Foto : Ilustrasi Internet

JAKARTA-riautribune: Presiden Partai Keadilan Sejehtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, menilai pemerintah sering terlalu menyederhanakan masalah lesunya ekonomi nasional. Padahal, salah satu dampaknya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Sohibul Iman mengatakan hal ini di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta (Selasa, 1/9). Sohibul juga menilai kebijakan pemerintah yang menghapus syarat bisa berbahasa Indonesia kepada tenaga kerja asing sebagai langkah keliru.

"Di tengah-tengah ekonomi seperti ini, tanpa buruh asing masuk pun, itu kita sudah pasti kita kekuranagan lapangan kerja. Nah, sekarang ditambah masuknya tenaga kerja asing tentu akan menambah persoalaan lain di lapangan," ungkapnya.

Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang malah menambah masalah ini akibat pemerintah yang senang menggampangkan krisis.

"Itu menurut saya hal-hal yang terlalu menyederhanakan persoalan. Ini cukup serius di lapangan," tambah Sohibul.

Karena itu, ia mengimbau pemerintah mengutamakan kepentingan buruh lokal di atas kepentingan buruh dari negara lain.(rmol.co)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.