Pansus RTRW Riau Gandeng KPK Selesaikan Polemik RTRW

Dibaca: 37305 kali  Rabu, 08 Februari 2017 | 09:59:24 WIB
Pansus RTRW Riau Gandeng KPK Selesaikan Polemik RTRW
Ket Foto :

PEKANBARU - riautribune : Panitia Khusus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau gandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelesaikan persoalan RTRW Riau.

"Kami sudah temui KPK tadi dan kami minta KPK yang akan mengundang untuk pertemuan dengan empat kementerian dalam menyelesaikan RTRW Riau," kata Asri Auzar, Ketua Pansus kepada wartawan, Selasa (07/02/17).

Empat Kementeriaan yang dimaksud yakni, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Ombudsman RI.

"Mudah-mudahan pertemuannya bisa dilaksanakan di Riau. Nanti ada juga perwakilan dari DPR RI Komisi II, IV, dan VII. Kita akan membuat semacam kesepakatan bersama," ungkapnya.

Dengan adanya pertemuan tersebut, diharapkan RTRW Riau nantinya bisa berjalan dengan lancar, termasuk tidak adanya persoalan hukum di kemudian hari. Pertemuan direncanakan terlaksana Bulan Maret nanti.

"Pihak KPK nantinya bisa memberikan pandangan kepada Pansus ketika akan mengambil kebijakan, agar Pansus tidak salah langkah hingga pengesahan RTRW Riau nantinya," tutup politisi Demokrat ini.(rtc)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.