pilihan +INDEKS
Bantah JK,
Jokowi Mengaku Belum Instruksikan Harmonisasi Menhan-Panglima TNI
JAKARTA - riautribune : Presiden Joko Widodo membantah pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal adanya instruksi agar dilakukan harmonisasi antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo.
"Belum," kata Jokowi singkat, di Jakarta, Selasa (7/2/2017) malam. Jokowi mengaku belum mendengar keluhan Panglima TNI terkait Menhan yang disampaikan saat rapat kerja di Komisi I DPR.
Jokowi akan segera mengecek Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 yang dipermasalahkan Panglima TNI. "Nanti permen (peraturan menteri)-nya saya lihat dulu," kata Jokowi.
Menurut Wapres, Jokowi telah menginstruksikan kepada Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menhan, dan Panglima TNI agar aturan terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) diharmonisasi kembali.
Hal itu menyusul pernyataan keduanya terkait pembelian helikopter AgustaWestland AW101. Keduanya sama-sama mengaku tidak tahu soal pembelian heli tersebut.
“Kemarin Presiden sudah intruksikan agar diatur harmonisasinya, aturannya kembali antara Panglima dan Menhan dan Menko-nya,” ujar Kalla seusai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional BKKBN di Jakarta, Selasa (7/2/2017).
Tak tahu pembelian heli AW101
Saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (6/2/2017), Menhan dan Panglima TNI mengaku tidak mengetahui ihwal pembelian helikopter AW101. Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan, AW101 pada awalnya dipesan untuk helikopter kepresidenan sehingga dibeli melalui Sekretariat Negara.
"Itu dulu (dibeli untuk) pesawat kepresidenan. Pesawat presiden itu melalui Setneg. Uangnya dari Setneg. Jadi Menteri Pertahanan enggak tahu apa-apa," ujar Ryamizard, seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).
Sementara itu, Panglima TNI juga mengaku tidak tahu soal pembelian helikopter itu. Ia menyinggung adanya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 yang mengurangi kewenangannya sebagai Panglima TNI.
"Saya tidak mengatur anggaran AU berapa, AD berapa, AL berapa. Anggaran langsung tanggung jawab ke Kemenhan, tidak melalui Panglima," ujar Gatot. "Dengan demikian, Panglima sulit bertanggung jawab dalam pengendalian terhadap tujuan sasaran penggunaan anggaran TNI, termasuk angkatan," kata dia.
Berita Lainnya +INDEKS
Gelas Kertas Ramah Lingkungan dari Indonesia Dukung Ajang Lari Internasional Bergengsi The RunCzech
JAKARTA, Riautribune.com - Dalam upaya mendukung pengurangan sampah plastik baik secara nasional .
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .